Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah dalam menjalankan 12 agenda utama peta jalan (roadmap) percepatan pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB).
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan dari empat DOB di Papua, Provinsi Papua Tengah dinilai paling progresif dalam merealisasikan agenda tersebut.
“Dari 12 agenda utama roadmap terhadap empat daerah otonom itu, saya melihat yang paling progresif adalah Papua Tengah,” kata Akmal dalam sambutannya pada Kunker Komisi II DPR RI dalam Rangka Evaluasi DOB di Papua Tengah di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis.
Lebih lanjut, dia menegaskan upaya penyelesaian peta jalan pembangunan menunjukkan komitmen jajaran Pemprov Papua Tengah dalam mempercepat pembangunan. Ia meyakini pihak-pihak yang terlibat telah menunjukkan kinerja terbaik.
“Kami bersyukur, aktor-aktor yang menjadi leading system hadirnya Provinsi Papua Tengah, sudah bekerja dengan sangat bagus,” ujarnya.
Kendati demikian, meskipun progres pelaksanaan peta jalan tergolong baik, masih terdapat dua agenda utama yang perlu segera diselesaikan Pemprov Papua Tengah. Dua agenda tersebut adalah kesiapan sarana dan prasarana pemerintahan serta pengisian anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan.
Adapun untuk pengisian DPRP dimaksud saat ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengesahan. Meski begitu, hingga kini pelantikan terhadap anggota terpilih belum terlaksana.
Akmal menegaskan kehadiran Kemendagri dan Komisi II DPR RI bertujuan memberikan ruang bagi Pemprov Papua Tengah untuk menjelaskan berbagai upaya penyelesaian peta jalan tersebut.
Langkah ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk menyukseskan pelaksanaan otonomi khusus (otsus) di Papua Tengah. Tak hanya Papua Tengah, Kemendagri bersama Komisi II DPR RI juga akan mengunjungi DOB lainnya di Papua.
“Sesuai dengan kesepakatan kita dari Jakarta, untuk memberikan ruang kepada Pak Gubernur dan jajaran menyampaikan apa saja yang berkaitan dengan penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan yang masih dalam progres,” jelas Akmal.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengamini bahwa pihaknya ingin mendengar lebih banyak dari Pemprov Papua Tengah terkait dengan progres pembangunan di daerah tersebut. Hal ini termasuk persoalan yang dihadapi guna menemukan solusi penyelesaian.
“Agar kita bisa menindaklanjuti nanti pada saat [rapat di] DPR RI untuk mengatasi apa [kendala] yang berlangsung di Papua Tengah,” tambah Zulfikar.
Sebagai informasi, pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi II DPR RI, antara lain Kamarudin Watubun, Esthon L. Foenay, Longki Djanggola, Fauzan Khalid, Eka Widodo, dan Ateng Sutisna. Turut hadir Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, sejumlah bupati se-Papua Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Tengah, serta pejabat dan pihak terkait lainnya.
Baca juga: Pemprov berkomitmen wujudkan pendidikan gratis di Papua Tengah
Baca juga: Kemendagri: DOB Papua keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
