Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama meminta setiap jajarannya untuk memperluas jangkauan layanan keagamaan yang berdampak bekerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat keamanan, media, ormas, masjid, serta lembaga zakat.
"Layanan keagamaan harus semakin luas dan berdampak. Oleh karena itu, kerja sama lintas pihak menjadi kunci agar dakwah dan bimbingan yang kita hadirkan menjangkau lebih banyak masyarakat," ujar Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Ahmad Zayadi di Jakarta, Senin.
Lembaga-lembaga mitra seperti Majelis Dai Kebangsaan (MDK), Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI), Kelompok Kerja Majelis Taklim (Pokja MT), dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) diminta mengoptimalkan kolaborasi.
Zayadi menyebut Kemenag bersama para aktor layanan keagamaan berkomitmen menghadirkan dakwah yang memberdayakan, berdampak, dan inklusif.
Komitmen ini sejalan dengan peran negara dalam menjamin hak keagamaan setiap warga serta mendukung pelaksanaan kewajiban agamanya.
Baca juga: Kemenag gandeng BSSN perkuat transformasi digital & layanan keagamaan
Zayadi mengutip arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar seperti pentingnya standar. Program-program dakwah harus berpijak pada arah kebijakan nasional seperti rencana strategis (Renstra), rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), serta kebutuhan nyata masyarakat.
Lalu, program yang dijalankan harus berskala besar dan berorientasi jangka panjang agar meninggalkan jejak atau warisan (legacy).
Kemudian pentingnya data. Ia mengungkapkan perlunya perhatian terhadap data penerangan agama Islam dan para pelaksananya, mulai dari dai-daiyah, qari-qariah, hafiz-hafizah, hingga penyuluh agama.
Menurut Zayadi, salah satu prioritas penting adalah memperkuat pemahaman para aktor dakwah terhadap konsep keagamaan serta kaitannya dengan realitas sosial masyarakat.
"Seseorang tidak akan bisa menyampaikan dakwah yang inklusif kalau tidak memahami Islam yang damai, ramah, dan moderat," katanya.
Baca juga: Menag jadikan KUA Biringkanaya percontohan pusat layanan keagamaan
Ia juga menyebut tugas aktor keagamaan saat ini melibatkan penerjemahan kebijakan pembangunan dan regulasi dengan pendekatan agama. Oleh sebab itu, penguatan substansi keagamaan menjadi keharusan.
Di sisi lain, Zayadi menjelaskan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden telah diturunkan oleh Menag ke dalam Asta Program Prioritas, sebagaimana tertuang dalam KMA Nomor 244 Tahun 2025.
Program ini kemudian dijabarkan oleh Ditjen Bimas Islam ke dalam 145 Rencana Aksi untuk mencapai sasaran Beragama, Berdaya, dan Berdampak.
Ia mencontohkan bahwa kuantifikasi layanan keagamaan menjadi penting agar dampaknya terlihat.
"MTQ Nasional 2024 di Kalimantan Timur memberi dampak ekonomi sebesar Rp1,1 triliun. Sementara pengiriman dai ke wilayah 3T telah menjangkau 52.031 orang dengan layanan keagamaan," kata dia.
Tahun 2025, Dirjen Bimas Islam akan menginisiasi Indeks Pembangunan Bidang Agama yang mencakup indikator pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama, serta efektivitas layanan dakwah, penyuluhan, bimbingan perkawinan, dan zakat.
Baca juga: Itjen Kemenag tekankan empat poin layanan maksimal bagi masyarakat
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
