Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Senin (9/6), mulai dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengecek kondisi warga korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta, hingga posisi strategis RI bila Presiden Prabowo Subianto hadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7.
Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.
1. Wapres cek kondisi di Kapuk Muara, minta tenda pengungsi layak huni
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengecek kondisi warga korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta, Senin malam, dan meminta jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah memastikan tenda-tenda pengungsian layak huni.
Di lokasi kebakaran, Wapres menyusuri area-area yang masih dipenuhi puing-puing, kemudian mendatangi tenda-tenda pengungsian dan berbicara dengan warga korban kebakaran yang tinggal untuk sementara waktu di sana.
Selengkapnya baca di sini.
2. Komisi I DPR: Prabowo bisa tunjukkan posisi strategis RI di KTT G7
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa menunjukkan posisi strategis Indonesia ketika menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G7 tahun 2025 yang diselenggarakan di Kananaskis, Alberta, Kanada, pada pertengahan Juni.
Menurut Dave, posisi strategis Indonesia dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, terutama berdasarkan pernyataan-pernyataan Presiden Prabowo sebelumnya mengenai kebijakan luar negeri dan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional.
Selengkapnya baca di sini.
3. Komisi VII DPR minta menteri ESDM evaluasi izin nikel di Raja Ampat
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengevaluasi penerbitan seluruh izin konsesi pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dan berharap tidak ada tebang pilih.
“Kami mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat kenapa Menteri ESDM hanya menindak PT Gag Nikel sedangkan yang lain tidak. Padahal Kementerian Lingkungan Hidup telah menyebut keempat perusahaan nikel di sana melakukan pelanggaran. Raja Ampat ini adalah masa depan pariwisata, konservasi geologi, budaya dan kelestarian laut kita. Jadi, saya minta jangan korbankan Indonesia dan Raja Ampat hanya demi segelintir perusahaan nikel ini,” kata Evita Nursanty dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Selengkapnya baca di sini.
4. Komisi II DPR: Perlu ada standar biaya bagi pemerintah rapat di hotel
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa perlu ada standar biaya penggunaan hotel dan restoran untuk kepentingan rapat dan pertemuan pertemuan resmi yang dilakukan oleh pemerintah.
Dia mengatakan petunjuk teknis itu diperlukan di tengah penerapan kebijakan efisiensi dan efektivitas anggaran. Menurut dia, standar itu perlu diterapkan di seluruh level pemerintahan, baik kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Selengkapnya baca di sini.
5. Baleg DPR tak masalah jika RUU Pemilu dibahas di Pansus
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaku tak masalah jika Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dibahas dengan mekanisme Panitia Khusus (Pansus).
Menurut dia, hal yang menjadi persoalan bagaimana agar RUU tersebut bisa segera dibahas. Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
