Jakarta (ANTARA) - Sejumlah masyarakat sipil mendorong Kejaksaan Agung untuk menerapkan yurisdiksi universal guna menangani kasus kejahatan genosida oleh otoritas Israel terhadap Palestina.
Beberapa masyarakat sipil yang hadir di Gedung Puspenkum Kejagung, Jakarta, Kamis, untuk menyampaikan laporan adalah akademisi hukum tata negara Feri Amsari, aktivis HAM Fatia Maulidiyanti, musisi The Brandals Eka Annash, hingga tokoh publik Wanda Hamidah.
Aktivis HAM Fatia Maulidiyanti yang mewakili masyarakat sipil mengatakan bahwa laporan yang mereka sampaikan didasarkan dari kondisi Palestina yang hingga saat ini masih menjadi target penyerangan oleh Israel.
Salah satu fokus utama dalam laporan tersebut adalah penyerangan berulang terhadap Rumah Sakit Indonesia di Beit Lahia, Gaza Utara.
Rumah sakit yang dibangun dari hasil kerja sama antara Indonesia dan Palestina itu tercatat mengalami sedikitnya 41 kali serangan, termasuk serangan drone dan pengepungan bersenjata.
Guna mengusut masalah tersebut, Fatia mengatakan bahwa pihaknya mendorong agar Kejagung menerapkan yurisdiksi universal.
Ia mengatakan Pasal 598 dan Pasal 599 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 KUHP membuka ruang penerapan yurisdiksi ekstra teritorial dan yurisdiksi universal atas kejahatan internasional berat, termasuk genosida.
"Karena Kejaksaan Agung inilah yang paling berperan ketika yurisdiksi universal ini diberlakukan, yaitu ada di dalam KUHP yang baru saja berlaku mulai dari tahun ini di mana yurisdiksi universal ini bisa mengadili ataupun menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM (hak asasi manusia) berat, salah satunya adalah genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan," ucapnya.
Ia berharap Kejagung dapat segera mengimplementasikan yurisdiksi universal ini untuk mengakhiri kejahatan genosida Israel terhadap Palestina.
"Ini bisa menjadi preseden yang baik di mana Indonesia dapat mengedepankan perdamaian, mengedepankan prinsip hak asasi manusia, mengedepankan keadilan dan juga akuntabilitas negara dalam penerapan hukum dan juga mengedepankan nilai-nilai HAM (hak asasi manusia)," ucapnya.
Atas laporan yang disampaikan, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa Kejaksaan menerimanya dan akan menyampaikan kepada pimpinan.
Meski demikian, Anang mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya, laporan tersebut membutuhkan kerja sama dengan satuan kerja lain, seperti Kementerian Luar Negeri, Komnas HAM, dan Kementerian HAM, sehingga akan dipelajari terlebih dahulu.
"Nantinya pun kami dalam pelaksanaannya juga tidak bisa sendiri karena ini in line dengan Pemerintah Indonesia. Kita coba bicarakan ke depan seperti apa, terkait juga dengan pemberlakuan KUHP yang baru ini," katanya.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
