PBB (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres prihatin dengan eskalasi kekerasan di daerah pesisir Suriah, di mana pembunuhan besar-besaran terjadi tanpa proses peradilan, termasuk pembunuhan seorang staf PBB.
Hal itu disampaikan juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam sebuah taklimat harian pada Senin (10/3).
Dia mengatakan bahwa Sekjen PBB menyampaikan belasungkawa kepada warga Suriah yang berduka karena kehilangan orang-orang tercinta dan berharap mereka yang terluka dapat segera pulih.
Guterres, kata Dujarric, menyerukan semua pihak untuk melindungi warga sipil, menghentikan retorika, dan tindakan yang memicu ketegangan di tengah perjuangan Suriah menghadapi menghadapi dampak konflik selama 14 tahun.
"Dia menegaskan kembali keprihatinannya atas ketegangan yang meningkat di antara komunitas-komunitas di Suriah."
Dikatakan oleh Dujarric bahwa Guterres menginginkan agar pertumpahan darah segera dihentikan dan para pelaku diadili. Keprihatinan masyarakat Suriah harus ditangani dengan cara yang berarti.
"Sekretaris Jenderal mencermati pengumuman dari otoritas sementara komite investigasi dan komite pemeliharaan perdamaian sipil," kata Dujarric.
"Dia menggarisbawahi pentingnya dan urgensi proses peradilan transisional dan rekonsiliasi yang inklusif dan transparan untuk perdamaian yang berkelanjutan di Suriah."
Pernyataan PBB itu muncul di tengah laporan korban massal dan dugaan eksekusi di luar proses pengadilan di provinsi pesisir Suriah, Latakia dan Tartous, di mana pasukan keamanan melakukan operasi terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai sisa-sisa pemerintahan sebelumnya.
Pada Kamis (6/3) pekan lalu, kelompok itu melancarkan serangkaian serangan di Latakia yang menewaskan 16 personel keamanan. Para pejabat pemerintah menyebut penyergapan itu sebagai hal yang direncanakan.
Anggota pasukan keamanan Suriah berpatroli di jalan di kota pesisir Jableh, provinsi Latakia, Suriah barat laut, 9 Maret 2025. (Str/Xinhua) Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang berbasis di Inggris mengatakan jumlah korban tewas akibat bentrokan yang sedang berlangsung melampaui 1.000 orang, termasuk 830 warga sipil, berdasarkan catatan jumlah korban hingga Minggu (9/3).
"Eskalasi kekerasan di Suriah sangat berdampak pada warga sipil dan infrastruktur sipil," kata Dujarric. "Hingga kemarin (Minggu), ratusan orang, termasuk wanita, anak-anak, dan beberapa tenaga kesehatan, dilaporkan telah terbunuh. Ribuan orang dilaporkan mengungsi di daerah tersebut, dan ribuan lainnya telah menyeberang ke Lebanon."
Dia mengatakan pemadaman listrik di Kegubernuran Latakia mengganggu operasional pemompaan air. Bahkan, sekolah-sekolah di Latakia dan Tartous diliburkan pada Minggu dan Senin.
Jalan raya Homs-Latakia masih diblokir, sehingga semakin membatasi akses bantuan kemanusiaan. Operasi kemanusiaan masih sangat terganggu, dengan kondisi yang tidak aman menghentikan semua pergerakan menuju dan di dalam wilayah pesisir.
Infrastruktur sipil terkena dampak yang parah, termasuk enam rumah sakit rujukan dan beberapa ambulans. Fasilitas medis lainnya di daerah tersebut sangat membutuhkan pasokan dan dukungan medis.
Dujarric mengatakan dengan meluasnya disinformasi dan meningkatnya ketegangan, Sekjen PBB juga menyoroti perlunya memastikan dan melindungi ruang bagi media independen dan organisasi hak asasi manusia guna melakukan pemantauan dan verifikasi untuk memberi penjelasan tentang laporan dan tuduhan secara transparan.
Pada Senin pagi waktu setempat, Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, memberi tahu Dewan Keamanan dalam konsultasi tertutup mengenai perkembangan yang terjadi. Pedersen juga menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya-upaya menuju transisi politik yang inklusif, yang dimiliki dan dipimpin oleh Suriah, kata Dujarric.
Koordinator kemanusiaan PBB untuk Suriah, Adam Abdelmoula, dan koordinator kemanusiaan regional untuk krisis Suriah, Ramanathan Balakrishnan, dalam sebuah pernyataan pekan lalu bersama-sama mendesak semua pihak untuk melindungi orang-orang dan infrastruktur serta untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan.
Mereka mengatakan bahwa seorang staf badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, termasuk di antara mereka yang terbunuh di Jableh pada Kamis.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Minggu menyerukan penyelidikan yang cepat, transparan, dan tidak memihak atas semua pembunuhan dan pelanggaran lainnya.
Dia juga menyatakan para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban, sesuai dengan norma dan standar hukum internasional.
Sumber: Xinhua
Pewarta: Xinhua
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025
