Surabaya (ANTARA) - Jawa Timur menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki instalasi karantina terpadu hasil kerja sama Pemprov Jatim dengan Badan Karantina Indonesia.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua pihak dilakukan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat, sebagai langkah awal pembentukan instalasi karantina yang mengintegrasikan layanan karantina ikan, hewan, dan tumbuhan dalam satu kawasan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan sistem karantina terpadu ini akan mempercepat dan mempermudah proses layanan ekspor dan impor.
“Harapannya akan lebih efisien karena eksportir dan importir tidak harus ke kantor atau meja yang berbeda. Insya Allah ini akan lebih terpadu dan terintegrasi,” ujarnya.
Baca juga: Khofifah pastikan percepatan proyek SRRL dan jalur ganda KA
Khofifah menjelaskan instalasi karantina terpadu akan dibangun di kawasan Puspa Agro Sidoarjo.
Ia menambahkan, laboratorium untuk karantina ikan sebenarnya sudah berjalan dan tinggal disempurnakan integrasinya dengan sistem bea cukai dan karantina lainnya.
“Lab-nya sudah ada di Puspa Agro. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan daya saing produk kita,” katanya.
Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat Manaor Panggabean, menyebutkan bahwa MoU tersebut menjadi langkah awal pembangunan model baru layanan karantina.
Baca juga: Khofifah bebaskan biaya pengobatan korban KMP Tunu Pratama asal Jatim
“Semua isu, baik karantina maupun bea cukai, bisa diselesaikan di satu tempat. Ini akan mempermudah dan mempercepat proses,” katanya.
Ia menuturkan, sistem baru tersebut nantinya akan terhubung dengan sistem negara mitra dagang, sehingga dokumen dan asal-usul barang dapat terpantau secara transparan.
Pewarta: Willi Irawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
