Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah tidak ada rencana untuk merevisi Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Nggak ada, tidak ada membahas sama sekali mengenai itu," kata Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri rapat koordinasi bencana Sumatera di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pemerintah pun belum berkeinginan untuk merevisi undang-undang tersebut setelah ada isu-isu yang berkembang di publik.
Selain itu, dia menyampaikan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pernyataan Presiden le-7 Joko Widodo yang ingin agar UU KPK dikembalikan ke versi yang lama.
"Apa hubungannya ini dengan Pak Jokowi? Enggak ada, belum ada (revisi UU KPK)," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor menjadi salah satu syarat mutlak agar Indonesia masuk dalam keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Setyo juga mengatakan kepada semua pihak terkait bahwa aksesi terhadap Konvensi Anti-suap OECD bukan sekadar agenda diplomatik, melainkan momentum penting untuk memperbaharui hukum nasional agar selaras dengan standar antikorupsi internasional.
Baca juga: KPK sebut Komisi III DPR dukung revisi UU Tipikor untuk masuk OECD
Baca juga: KPK identifikasi tiga delik korupsi yang belum diatur dalam UU Tipikor
Baca juga: KPK akan hati-hati terapkan Pasal 2 dan 3 sebelum UU Tipikor direvisi
Baca juga: PDI Perjuangan dorong revisi UU KPK
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
