Jakarta (ANTARA) - Indonesia menawarkan model ekosistem digital aman untuk anak-anak di dalam forum internasional Tingkat Menteri Asia-Pacific Telecommunity (APT) 2025 di Tokyo, Jepang.
Pesan ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam forum tersebut yang juga menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan visi itu dengan menggabungkan infrastruktur digital inklusif dengan regulasi perlindungan anak di ruang digital secara ketat.
"Dengan visi Indonesia Digital 2045 dan regulasi terobosan yang melindungi anak dari risiko digital, Indonesia mengajak seluruh negara di kawasan untuk bergandengan tangan membangun ekosistem digital Asia-Pasifik yang berkeadilan dan berkelanjutan,” kata Meutya Hafid dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin.
Pesan ini juga disampaikan Meutya dalam acara bertajuk "APT Ministerial Meeting Panel A – Sustainable Digital Infrastructure and Accessibility" yang berlangsung 29-31 Mei 2025 di Tokyo, Jepang.
Baca juga: Komidigi-Google jalin kerja sama lewat akselerator AI untuk startup
Di hadapan para menteri dan pejabat tinggi dari kawasan Asia-Pasifik, Meutya menegaskan bahwa transformasi digital tidak bisa sekadar mengejar kecepatan dan jangkauan.
Langkah transformatif tersebut harus menunjukkan keberpihakan bagi generasi penerus masa depan yaitu anak-anak sehingga ke depannya ekosistem ini tetap bertumbuh secara positif dan produktif.
Dalam paparannya, Meutya menyoroti sejumlah capaian kunci Indonesia sepanjang 2024, termasuk peningkatan penetrasi internet nasional yang mencapai 79,5 persen.
Capaian ini didukung oleh proyek-proyek infrastruktur digital strategis seperti jaringan tulang punggung Palapa Ring yang kini menjangkau lebih dari 500 kabupaten/kota, peluncuran satelit SATRIA-1 untuk memperkuat konektivitas di wilayah terpencil, serta program BTS 4G nasional.
Baca juga: Komdigi perkuat pengawasan internal dan reformasi tata kelola digital
Meutya menyatakan perluasan infrastruktur hanyalah fondasi awal dan tentunya regulasi yang tepat untuk memastikan ruang digital aman tetap dibutuhkan.
“Konektivitas saja tidak cukup. Kita perlu memastikan bahwa dunia digital yang kita bangun aman dan ramah bagi semua, terutama anak-anak sebagai kelompok paling rentan,” tegasnya.
Sebagai upaya konkret, pada tahun ini Indonesia memperkenalkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).
Regulasi ini merupakan aturan komprehensif pertama di Indonesia yang mengatur perlindungan anak di ruang digital.
Baca juga: Wamen Komdigi: Kemajuan AI harus disikapi dengan strategi yang cerdas
Regulasi ini mengedepankan dan memprioritaskan anak dengan sejumlah kebijakan progresif mencakup pembatasan akses berbasis usia dan risiko platform digital hingga sanksi bagi pelanggar regulasi.
“Anak di bawah usia 13 tahun hanya dapat mengakses platform digital ramah anak dengan risiko rendah dan harus disertai persetujuan orang tua. Sementara itu, platform dengan interaksi terbuka atau monetisasi agresif hanya boleh diakses mulai usia 16 tahun, juga dengan persetujuan aktif orang tua,” kata Meutya.
Lebih jauh, Pemerintah Indonesia juga mengedepankan pendekatan lintas sektor melalui kolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA); Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen); Kementerian Dalam Negeri, BKKBN, dan Kementerian Agama dalam memperluas gerakan literasi digital nasional.
Baca juga: Kemkomdigi dan SAP kerja sama bangun ekosistem AI di RI
Selain PP TUNAS, Indonesia telah mengesahkan dua instrumen hukum penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap ruang digital terdiri atas UU No. 27/2022 tentang Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan UU nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Menutup pernyataannya, Meutya mengajak negara-negara lain untuk bisa memastikan pembangunan ekosistem digital yang aman dan nyaman bagi penerus bangsa.
“Mari kita melangkah bersama menuju masa depan digital Asia-Pasifik yang aman, adil, dan memberdayakan—terutama bagi generasi penerus yang akan mewarisi ruang digital ini,” ujar Meutya.
Baca juga: Komdigi diskusi bahas AI di Indonesia bersama UC Berkeley
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025
