Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa yang berkaitan dengan isu hukum terjadi sepanjang Rabu (11/6), dari mulai korupsi dana operasional Papua hingga kasus minyak mentah. Berikut rangkaian berita yang telah dirangkum ANTARA.
1. KPK: Negara rugi Rp1,2 triliun pada kasus dana operasional Papua
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa kerugian negara dalam kasus dugaan suap dana operasional Papua mencapai Rp1,2 triliun.
“Penyidikan terkait dengan penggelembungan dan penyalahgunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah Provinsi Papua tahun 2020-2022, perhitungan kerugian negara mencapai Rp1,2 triliun,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.
2. Kemendagri siap uji putusan soal empat pulau di pengadilan
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri Safrizal Zakaria Ali mengatakan Kemendagri selalu siap apabila keputusan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi soal status kewilayahan empat pulau di wilayah Tapanuli Tengah diuji melalui persidangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 telah menetapkan bahwa empat pulau, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang masuk wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Tengah, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Singkil.
3. KPK sebut kasus dana operasional Papua berkaitan dengan Lukas Enembe
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa kasus dugaan suap dana penunjang operasional, serta program peningkatan pelayanan kedinasan kepala dan wakil kepala daerah Pemerintah Provinsi Papua berkaitan dengan kasus mantan Gubernur Papua Lukas Enembe.
"Iya, diantaranya terkait penggunaan dana operasional. Untuk itu, di sini KPK melihat adanya perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama antara DE dengan LE," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.
4. Komnas HAM perkuat kerja sama penanganan kasus dengan Kejagung
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memperkuat kerja sama dalam penanganan kasus, khususnya pelanggaran HAM berat, dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Penguatan kerja sama itu disampaikan oleh Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah saat melakukan audiensi dan koordinasi dengan Kejagung di Kantor Kejagung RI, Jakarta Selatan, Rabu.
5. Kejagung sita dua bidang tanah PT OTM terkait korupsi minyak mentah
Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita dua bidang tanah milik PT Orbit Terminal Merak (OTM) terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pada tahun 2018-2023.
"Benar, penyidik pada jajaran Jampidsus sejak tadi pagi, sekitar pukul 07.00 WIB, sudah berada di lokasi dan melakukan penyitaan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
