Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan tangkapan layar artikel yang menarasikan Wali Kota Madiun, Maidi, mengaku menyerahkan uang Rp800 juta ke rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo.
Unggahan tersebut juga menyebut Maidi menuduh Jokowi memiliki bunker berisi uang dan emas dalam jumlah besar.
Narasi itu muncul bersamaan dengan informasi bahwa Maidi terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jawa Timur pada Senin (19/1/2026).
Berikut narasi judul dalam unggahan tersebut:
“Walikota Madiun Maidi Sebut Waktu Saya Serahkan Uang 800 Juta Ke Rumah Mantan Presiden Joko Widodo Di solo, Beliau Punya Bungker Tempat Penyimpanan Uang, Emas, Entahlah Uang Sebanyak Itu Hasil Darimana Jokowi Kalau Tidak Korupsi”
Namun, benarkah Artikel Wali Kota Madiun sebut setor uang Rp800 juta ke Jokowi?
Unggahan yang menarasikan artikel Wali Kota Madiun sebut setor uang Rp800 juta ke Jokowi. Faktanya, judul artikel dalam tangkapan layar tersebut merupakan suntingan. (Facebook)Penjelasan:
Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan artikel resmi dengan judul seperti yang beredar dalam unggahan tersebut.
ANTARA menemukan artikel dengan foto dan waktu publikasi serupa, tetapi berjudul “Sudah Berompi Oranye, Maidi Masih Bantah Terima Fee Proyek”.
Dalam artikel itu, Maidi justru membantah melakukan pemerasan maupun menerima uang sebagaimana dituduhkan KPK.
Bantahan tersebut disampaikan saat ia digiring menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke Rumah Tahanan KPK cabang Gedung Merah Putih pada Selasa malam (20/1/2026).
KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka dalam OTT tersebut, yakni Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, Rochim Ruhdiyanto selaku orang kepercayaan Maidi, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun nonaktif Thariq Megah.
Dengan demikian, klaim bahwa Maidi menyebut telah menyetor uang Rp800 juta kepada Jokowi tidak terbukti.
Klaim: Artikel Wali Kota Madiun sebut setor uang Rp800 juta ke Jokowi
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
