Bengkulu (ANTARA) - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan vitalnya posisi Pelabuhan Pulau Baai bagi Provinsi Bengkulu ke Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
"Yang pertama kita menceritakan soal alur terjadi pendangkalan yang harus dirawat rutin. Ketika orang berteriak alur yang harusnya laut, malah menjadi lapangan (daratan) tentunya ini berdampak kepada ekonomi terutama arus transportasi ke Pulau Enggano," kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Selasa.
Tertutupnya pintu alur membuat akses distribusi barang dari dan ke Bengkulu tersendat, termasuk distribusi kebutuhan bahan bakar minyak di Provinsi Bengkulu.
Kemudian permasalahan alur juga membuat transportasi masyarakat, kebutuhan pokok, produk pulau terluar Indonesia di Bengkulu Pulau Enggano terhambat ke Bengkulu maupun sebaliknya.
Kondisi tersebut tentu sangat mempengaruhi ekonomi Provinsi Bengkulu, dan alur benar-benar tertutup tidak bisa diakses kapal sudah berlangsung lebih kurang 2 bulan terakhir.
Baca juga: BPH Migas minta revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai dipercepat
Helmi kemudian memastikan ke Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka pengerukan alur direncanakan bisa dilakukan pada 29 Mei 2025.
"Beliau (Gibran) tanya tadi, prosesnya sudah sebatas mana. Saat ini proses pemasangan pipa dan tanggal 29 Mei sudah dilakukan pengerukan," kata Helmi.
Persoalan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai yang berdampak pada aktivitas perekonomian Bengkulu menyita perhatian banyak pihak, tidak terkecuali Pemerintah Pusat.
Selasa siang (27/5) Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, setibanya di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pendangkalan alur bersama Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan.
Peninjauan yang dilakukan wapres sekaligus memastikan masalah alur yang terjadi di Pelabuhan Pulau Baai agar mendapat perhatian khusus.
Baca juga: Gubernur Bengkulu ajak swasta bangun pelabuhan alternatif
Sementara itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan empat arahan strategis kepada jajaran terkait, termasuk pemerintah daerah, PT Pelindo, dan kementerian teknis, dalam menangani kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bengkulu.
Hal itu dikatakannya saat meninjau langsung Pelabuhan Pulau Baai, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Bengkulu, Selasa.
Sebagaimana keterangan yang diterima, Selasa, peninjauan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut laporan kelangkaan BBM yang dialami masyarakat Bengkulu serta terputusnya rantai pasok bahan pokok ke Pulau Enggano.
Arahan pertama, Wapres menegaskan bahwa pemerintah menempatkan kondisi ini sebagai prioritas, serta akan menanganinya dengan langkah-langkah yang terukur dan serius. Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, segala hal yang menyangkut kepentingan rakyat banyak harus menjadi prioritas.
Kedua, Wapres meminta PT Pelindo untuk segera mempercepat proses pengerukan alur pelayaran yang terdampak sedimentasi guna memastikan jalur logistik, khususnya distribusi energi dan bahan pokok dapat kembali berjalan dengan lancar.
Ketiga, sembari menunggu proses pengerukan rampung, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina, ataupun pemerintah daerah akan memastikan kelancaran distribusi BBM melalui jalur alternatif, khususnya darat.
Keempat, Gibran menegaskan bahwa dirinya akan memantau secara langsung perkembangan penanganan hal ini, baik melalui laporan berkala dari Kementerian ESDM, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pertamina, maupun Pelindo, guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025
