Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan keputusan reshuffle kabinet kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
"Urusan kabinet itu urusan Bapak Presiden. Jangan kita mengambil bagian yang bukan hak kita karena itu hak prerogatif Bapak Presiden," kata Bahlil saat ditemui Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat.
Menurut dia, Prabowo memiliki hak mengganti jajaran menteri demi terciptanya susunan kabinet yang dapat mendukung pemerintahan.
Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Energi Sumber Saya Mineral (ESDM) enggan berkomentar lebih jauh terkait dengan isu reshuffle tersebut.
Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf juga mengemukakan pendapat yang sama dengan Bahlil.
Al Muzammil mengatakan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo demi terciptanya kabinet yang baik.
Baca juga: PKS soal isu reshuffle: Kami hormati hak prerogatif presiden
Baca juga: Wamensesneg: Prabowo evaluasi kinerja untuk tentukan posisi menteri
"Bicara reshuffle, saya kira pertama itu adalah prerogatif Presiden. Semua pihak harus menghormati. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, oleh undang-undang," kata Muzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (5/6).
Ia juga menambahkan bahwa Presiden tentunya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri di kabinetnya.
Para menteri tersebut adalah pelaksana dari program-program yang disusun oleh Presiden Prabowo sehingga kesuksesan pemerintahan Presiden tentu sangat bergantung pada kinerja para menterinya.
"Presiden bisa mengevaluasi siapa menterinya yang baik atau yang kurang baik, yang diganti dan lain-lain. Kami hormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden," ujarnya.
Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025
