Jakarta (ANTARA) - Gerakan Kolaborasi Jakarta (GKJ) mengingatkan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk mewaspadai adanya manuver yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) untuk memperoleh jabatan.
Ketua GKJ Adjie Rimbawan di Jakarta, Jumat, mengatakan, pihaknya menyoroti adanya manuver dari beberapa calon pejabat yang berusaha memperebutkan posisi-posisi strategis dengan cara yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan.
"Sudah menjadi rahasia umum di banyak pemerintahan daerah, adanya potensi gangguan dalam proses penunjukan pejabat," ujarnya.
Sebagai relawan yang turut mengantarkan Pramono-Rano menjadi pemimpin Jakarta, Adjie meyakini kepemimpinan Pram-Rano akan lebih berjalan optimal usai keduanya mengikuti retret kepala daerah yang diselenggarakan pemerintah pusat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Berakhirnya kegiatan itu menandakan para kepala daerah, termasuk gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan mulai menjalankan tugas dan fungsi pokok mereka dalam mengelola pemerintahan.
Baca juga: KPU siapkan buku janji kampanye Pramono-Rano untuk warga Jakarta
Dalam mengorkestrasi jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Pram-Rano akan dibantu oleh pejabat-pejabat di bawahnya, seperti sekretaris daerah (sekda), kepala dinas, kepala badan, wali kota, bupati, camat dan lurah.
"Terkait dengan pengisian jabatan-jabatan strategis, kami ingatkan Pram- Rano untuk berhati-hati dalam memilih ASN yang akan menduduki posisi-posisi itu," kata Adjie.
Menurut dia, mereka yang menginginkan jabatan seringkali membentuk kelompok penekan yang berusaha mempengaruhi keputusan gubernur dalam memilih.
"Mereka biasanya membentuk kelompok di luar pemerintahan yang bukan ASN. Kelompok ini sering kali mengeluarkan anggaran untuk membentuk opini terkait kinerja pejabat yang sedang menjabat," katanya.
Dalam proses seleksi pejabat, baik pejabat yang masih menjabat maupun calon pejabat baru seringkali bersaing dengan menunjukkan kinerja mereka di depan gubernur.
Baca juga: Pramono-Rano diharapkan ambil langkah konkret atasi polusi di Jakarta
Para pejabat yang berkaitan dengan anggaran cenderung lebih aktif dalam menunjukkan prestasi mereka, mengingat kontrol terhadap anggaran menjadi sangat vital dalam perebutan posisi strategis.
"Biasanya, mereka yang sudah nyaman dengan posisinya akan melakukan berbagai cara agar gubernur tertarik, termasuk dengan menunjukkan keberhasilan mereka dalam mengelola keuangan," kata Adjie.
Dia juga menyoroti munculnya isu-isu seperti spekulasi tentang perombakan jabatan atau penyebaran opini negatif terhadap pejabat tertentu. Hal ini bisa menciptakan kegaduhan yang merugikan jalannya pemerintahan.
Karena itu, GKJ mengimbau masyarakat untuk ikut mengawasi pergerakan pejabat di Pemprov DKI Jakarta yang menunjukkan ambisi berlebihan untuk mengejar posisi tertentu.
"Ini seharusnya tidak perlu terjadi karena bisa berdampak buruk bagi jalannya pemerintahan. Biarkan saja gubernur memilih pejabat berdasarkan aturan dan masukan yang benar-benar objektif," katanya.
Baca juga: Warga rusun di Jakarta minta pembatalan penyesuaian tarif air
Dia meminta kepada ASN di Pemprov DKI untuk tetap sportif dan tidak menciptakan kegaduhan yang bisa mengganggu proses pengambilan keputusan gubernur.
"Bekerja saja sebaik mungkin dan biar Mas Pram-Bang Doel menilai secara objektif. Jangan melakukan manuver-manuver tidak perlu," tegasnya.
Adjie menambahkan, saat ini adalah momentum membangun soliditas untuk menyukseskan kepemimpinan baru di Jakarta.
"Saya juga mengajak masyarakat untuk mendukung kepemimpinan Mas Pram dan Bang Doel dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global," tuturnya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
