Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat Partai Gema Bangsa mengutuk setiap tindakan agresi militer dan pelanggaran kedaulatan negara yang memicu eskalasi konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah.
Ketua DPP Partai Gema Bangsa Bidang Luar Negeri Ary Oskandar mengatakan penggunaan kekuatan bersenjata yang melampaui prinsip hukum internasional adalah bentuk arogansi kekuasaan yang mengancam perdamaian dunia dan membahayakan keselamatan umat manusia.
"Tidak ada justifikasi politik apa pun yang dapat membenarkan tindakan yang memperluas perang dan memperbesar korban sipil," kata Ary dalam keterangannya di Jakarta, Senin,
Ary juga menegaskan bahwa setiap bentuk intervensi bersenjata yang mengabaikan kedaulatan negara lain adalah pelanggaran serius terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan ancaman langsung terhadap stabilitas global.
"Perang bukan solusi. Perang adalah kegagalan diplomasi dan kegagalan kepemimpinan," ujarnya.
Ia mengingatkan, Indonesia berdasarkan amanat konstitusi dan politik luar negeri bebas aktif, tidak boleh menjadi alat, tidak boleh menjadi pengikut, dan tidak boleh tunduk pada tekanan kekuatan global mana pun. Sikap bangsa harus berdiri tegak: berpihak pada perdamaian, pada hukum internasional, dan pada kepentingan nasional.
Dalam konteks tersebut, Partai Gema Bangsa menyatakan dengan tegas:
1. Mengutuk setiap bentuk agresi dan tindakan militer sepihak yang memperluas konflik dan mengorbankan warga sipil.
2. Mendesak penghentian segera seluruh operasi militer yang berpotensi memicu perang kawasan yang lebih luas.
3. Menuntut komunitas internasional menghentikan standar ganda dalam penegakan hukum internasional.
4. Meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomasi aktif yang berani dan tidak sekadar simbolik.
5. Menuntut langkah konkret pemerintah untuk melindungi WNI dan menjaga stabilitas ekonomi nasional dari dampak gejolak energi, inflasi, dan tekanan nilai tukar.
"Eskalasi konflik global akan berdampak langsung pada harga energi, beban subsidi, stabilitas rupiah, dan daya beli rakyat. Rakyat Indonesia tidak boleh menjadi korban dari ambisi geopolitik yang tidak mereka ciptakan," tuturnya.
Baca juga: Kemenkeu pantau potensi risiko akibat konflik Iran dan Israel-AS
Baca juga: Ekonom minta pemerintah mitigasi inflasi energi imbas konflik Timteng
Baca juga: Pemerintah disarankan tambah subsidi untuk redam gejolak Iran-AS
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
