Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomunikasi dengan PT PLN (Persero) untuk mengantisipasi kurangnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
“Minggu lalu, untuk ketersediaan energi primer, terutama batu bara, ini kami sudah berkomunikasi juga dengan PLN,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.
Dalam rapat yang dilakukan bersama PLN, Kementerian ESDM meminta kepada PLN untuk memetakan pembangkit mana saja yang urgen atau darurat.
Terkait dengan pasokan batu bara, lanjut Yuliot, seharusnya sudah terpenuhi dari kewajiban perusahaan tambang batu bara untuk menjual sekitar 30 persen dari hasil produksinya kepada PLN atau skema Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.
“Karena sekitar 30 persen dari total produksi digunakan untuk keperluan pembangkit dalam negeri. Jadi, secara kebutuhan itu seharusnya mencukupi,” ujar dia.
Yuliot mengatakan yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengiriman batu bara dari lokasi tambang ke pembangkit-pembangkit.
Misalkan, ada pembangkit yang minimal cadangan batu baranya adalah 20 hari. Untuk memastikan cadangan batu bara tidak kurang dari 20 hari, Yuliot menegaskan pentingnya proses pengadaan dilakukan dengan tepat waktu.
“Jangan sampai itu (pengadaan) terjadi keterlambatan,” ujar dia.
Dalam kesempatan tersebut, Yuliot juga mengingatkan bahwasanya energi primer untuk pembangkit listrik bukan hanya batu bara, melainkan meliputi ketersediaan LNG.
Ia menambahkan, ketersediaan energi listrik untuk pembangkit juga menuai perhatian dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Pak Menteri pun, itu (pasokan energi primer ke pembangkit listrik) menjadi concern beliau. Jangan sampai pembangkit di dalam negeri, energi primernya itu ada terganggu,” kata Yuliot.
Pada awal 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Kementerian ESDM akan memangkas produksi batu bara menjadi sekitar 600 juta ton, nyaris turun 200 ton dibandingkan produksi batu bara pada 2025 sebesar 790 juta ton.
Langkah-langkah pemangkasan produksi tersebut bertujuan untuk menjaga harga komoditas di level global.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
