Jakarta (ANTARA) - Ekonom kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai rencana pemerintah menambah 12 persen saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus mendorong pembangunan manusia di tanah Papua.
Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, rencana tersebut tidak hanya menambah kepemilikan negara, tetapi juga memperbesar potensi manfaat ekonomi dan sosial yang bisa dirasakan masyarakat.
"Penambahan saham ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi simbol meningkatnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Dengan kepemilikan 63 persen, pemerintah akan memiliki kendali lebih besar terhadap arah bisnis dan distribusi keuntungan bagi rakyat," ujar Achmad.
Menurut dia, manfaat ekonomi paling nyata akan muncul dari peningkatan porsi dividen dan pajak yang diterima pemerintah.
Baca juga: Freeport berencana ganti PLTU captive dengan LNG
"Penerimaan negara akan bertambah dan ini memberi ruang fiskal untuk pembangunan daerah, terutama Papua. Di saat bersamaan, posisi strategis Indonesia memungkinkan penguatan kebijakan transfer teknologi tambang bawah tanah," jelasnya.
Achmad menambahkan divestasi juga membuka peluang percepatan pengembangan sumber daya manusia di kawasan timur Indonesia.
"Komitmen Freeport akan membangun dua universitas dan dua rumah sakit di Papua, jika dijalankan berkelanjutan, maka fasilitas ini akan menjadi investasi jangka panjang dalam bidang pendidikan dan kesehatan," katanya.
Kunci bermanfaat maksimal
Achmad mengatakan agar skenario optimistis ini berjalan, maka pentingnya kedisiplinan pemerintah dalam memastikan manfaat divestasi benar-benar dirasakan publik.
Ia menyebut tiga syarat utama agar kebijakan ini berdampak nyata.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
