Kota Bogor (ANTARA) - DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, menguji sejauh mana dampak nyata Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Pembahasan itu mengemuka dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor bersama Sekretaris Daerah Kota Bogor Denny Mulyadi di Bogor, Kamis.
Anggota Pansus LKPJ, Karnain Asyhar, menyampaikan bahwa secara makro kinerja Pemerintah Kota Bogor menunjukkan tren positif, di antaranya pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 79,75, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Namun demikian, ia menegaskan capaian tersebut perlu diuji lebih dalam pada tataran implementasi di lapangan.
“Secara angka makro, kinerja ini patut diapresiasi sebagai sinyal pemulihan dan stabilitas pembangunan daerah. Namun demikian, keberhasilan statistik ini perlu diuji lebih dalam sejauh mana capaian tersebut benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Karnain.
Selain capaian makro, Pansus juga menyoroti kualitas belanja daerah. Realisasi anggaran Pemerintah Kota Bogor pada 2025 tercatat melampaui 95 persen dengan peningkatan pendapatan daerah yang signifikan.
Karnain mempertanyakan apakah tingginya realisasi anggaran tersebut telah tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Ia menekankan bahwa besarnya anggaran seharusnya berbanding lurus dengan perbaikan persoalan mendasar di Kota Bogor.
“Peningkatan anggaran seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas infrastruktur, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Jika masih ditemukan persoalan klasik seperti kemacetan dan pelayanan kesehatan yang belum merata, maka efektivitas program prioritas perlu dievaluasi secara serius,” tegasnya.
Pansus DPRD Kota Bogor berharap pembahasan LKPJ tidak sekadar menjadi rutinitas administratif tahunan, melainkan menjadi instrumen evaluasi yang mampu memperbaiki arah pembangunan daerah.
DPRD juga berkomitmen memberikan rekomendasi yang tajam dan terukur agar kebijakan pemerintah daerah benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Banyaknya penghargaan yang diraih pemerintah daerah tidak boleh menjadi tolok ukur tunggal keberhasilan, melainkan harus diiringi dengan indikator kepuasan publik dan keadilan pembangunan,” kata Karnain.
Rapat kerja ini merupakan rangkaian awal tugas Pansus LKPJ sebelum DPRD Kota Bogor menyusun dan menyampaikan rekomendasi resmi sebagai bahan perbaikan kinerja Pemerintah Kota Bogor ke depan.
Baca juga: DPRD Kota Bogor temukan sejumlah persoalan di Rusunawa Cibuluh
Baca juga: DPRD Bogor: Perumda Tirta Pakuan harus transparan kelola APBD 2026
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
