Kota Bogor (ANTARA) - DPRD Kota Bogor meminta investigasi menyeluruh atas dugaan keracunan puluhan siswa penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah menyantap menu yang diproduksi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) La Isola, Jumat.
Puluhan pelajar dari SDN 2 dan 3 Batutulis, SD Lawanggintung, dan sekolah PUI di Kota Bogor mengalami gejala pusing, mual, dan muntah setelah menyantap menu MBG sekitar pukul 09.30 WIB. Laporan Puskesmas Balekambang dan Dinas Kesehatan Kota Bogor menyebut menu ayam memiliki aroma tidak sedap dan sebagian diduga belum matang.
Dari 36 siswa yang mendapatkan penanganan medis, sebagian besar mengeluhkan mual dan pusing, sementara tiga siswa masih menjalani perawatan lanjutan.
Anggota DPRD Kota Bogor Dapil Bogor Selatan, Dedi Mulyono, menyampaikan keprihatinan mendalam dan meminta Pemkot Bogor bertindak cepat guna memastikan keamanan program.
“Ini kejadian serius dan tidak boleh dianggap ringan. Program MBG dibuat untuk meningkatkan gizi anak-anak, bukan malah menjadi sumber keracunan massal,” kata Dedi.
Baca juga: SPPG Batam lakukan observasi terkait dugaan keracunan MBG di MAN 2
Ia menilai dugaan ayam kurang matang menunjukkan lemahnya kontrol kualitas di dapur SPPG. Karena itu, ia menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar.
“Kalau ada SPPG yang lalai, harus dihentikan sementara. Semua dapur MBG wajib memperketat standar kebersihan dan proses masaknya,” ujarnya.
Dedi juga menyoroti hanya lima dari 55 SPPG di Kota Bogor yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penertiban menyeluruh.
“Ini alarm keras. Sertifikasi higiene itu syarat utama, bukan pelengkap. Pemkot harus segera menertibkan semua SPPG agar memenuhi SLHS,” kata dia.
Ia menambahkan DPRD Kota Bogor akan mengawal proses investigasi dan meminta agar hasil laboratorium segera dipublikasikan. Dedi juga mendorong Dinas Kesehatan serta Dinas PUPR memperketat pengawasan proses produksi MBG.
“Program MBG itu bagus dan sangat dibutuhkan. Tapi pelaksanaannya wajib aman, profesional, dan sesuai standar,” pungkasnya.(KR-MFS)
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
