Banjarmasin (ANTARA) - Komisi II DPR RI meminta badan usaha milik daerah (BUMD) di berbagai daerah memperkuat inovasi usaha dan strategi bisnis agar mampu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) secara optimal dan berkelanjutan.
“BUMD harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui pengelolaan yang profesional, efisien, dan adaptif terhadap dinamika usaha,” kata Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus pada Kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat.
Ia menekankan BUMD dibentuk untuk menghasilkan pendapatan dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat, sehingga inovasi dan peningkatan kinerja menjadi keharusan.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPR RI juga mencermati kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) sebagai salah satu BUMD strategis.
Baca juga: Komisi II DPR RI dorong penguatan tata kelola BUMD
DPR mengapresiasi kondisi bank yang dinilai sehat dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan aset yang menunjukkan tren positif.
Meski demikian, Komisi II DPR RI meminta fungsi intermediasi perbankan dioptimalkan agar dana masyarakat yang dihimpun dapat lebih produktif disalurkan ke sektor riil, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Deddy, sejumlah indikator seperti Return on Equity (ROE), rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), serta Loan to Deposit Ratio (LDR) perlu terus dijaga agar lebih efisien dan kompetitif dibandingkan bank pembangunan daerah lain.
Komisi II juga mendorong penguatan transformasi digital guna memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan pendapatan berbasis komisi (fee based income) secara berimbang dengan pendapatan bunga.
Baca juga: Wamendagri Bima: Pemerintah kerja keras benahi menyeluruh BUMN
Komisi II menilai inovasi layanan mampu meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan.
Selain itu, DPR membuka peluang sinergi antarbank pembangunan daerah melalui kerja sama strategis maupun Kelompok Usaha Bersama (KUB) guna memperkuat permodalan, manajemen risiko, dan ekspansi pembiayaan regional.
Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi DPR RI agar BUMD semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja.
Dengan penguatan inovasi dan tata kelola, Komisi II DPR RI berharap BUMD mampu meningkatkan kontribusi terhadap PAD serta mendukung pembangunan Kalimantan Selatan secara berkelanjutan.
Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
