DPR: Pemerintah AS tidak yakin bisa bayar personel militer pekan ini

Washington (ANTARA) - Tidak ada kepastian mutlak apakah personel militer di Amerika Serikat (AS) akan memperoleh gaji yang seharusnya diterima pada akhir pekan, di tengah penutupan pemerintah yang tengah berlangsung, kata Ketua DPR AS Mike Johnson pada Senin.

"Gaji (militer) mereka berikutnya akan jatuh tempo pada akhir pekan ini. Dan kami belum 100 persen yakin," ujar Johnson dalam sebuah pengarahan, di saat penutupan pemerintah memasuki hari ke-27.

"Saat ini, saya tahu pemerintah dan semua orang sedang berusaha keras untuk mencari tahu solusinya, tetapi saya belum tahu analisis akhirnya," imbuh dia.

Dia juga mengatakan ada "risiko yang sangat jelas" bahwa keluarga anggota dinas militer, pengontrol lalu lintas udara, dan banyak petugas lainnya akan kehilangan gaji mereka.

Minggu lalu, Johnson mengatakan penutupan pemerintah di AS saat ini adalah yang terpanjang kedua dalam sejarah negara itu, dan dia menyalahkan Demokrat atas krisis tersebut.

Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa "sahabatnya" telah menyumbangkan 130 juta dolar AS (sekitar Rp2,15 triliun) kepada Departemen Perang untuk menutupi "kekurangan" di militer.

Pentagon kemudian mengonfirmasi telah menerima sumbangan tersebut, yang akan menyumbang sekitar 100 dolar AS (sekitar Rp1,65 juta) untuk setiap hampir 1,3 juta prajurit aktif.

Tahun fiskal baru AS dimulai pada 1 Oktober, tetapi Kongres gagal menyetujui anggaran, sehingga pemerintah tidak dapat beroperasi.

Penutupan pemerintah di AS menyebabkan penghentian operasional beberapa lembaga pemerintah yang didanai langsung oleh Kongres karena kurangnya anggaran untuk tahun fiskal berikutnya, suatu situasi yang umum terjadi.

Trump sebelumnya mengumumkan bahwa dirinya dapat memanfaatkan penutupan pemerintah untuk mengurangi jumlah staf dan gaji secara besar-besaran.

Dia mengeklaim bahwa posisi Partai Demokrat menciptakan kebuntuan anggaran, dan Gedung Putih memanfaatkan situasi saat ini untuk menghapus program-program yang tidak disukai Partai Republik.

Sumber: Sputnik-OANA