DKI optimalkan peran BUMD pangan jaga stabilitas pangan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengoptimalkan peran BUMD pangan untuk menjaga stabilitas melalui pengelolaan stok dan kerja sama dengan produsen daerah.

"Meski kewenangan penetapan harga berada di pemerintah pusat, Pemprov DKI mengoptimalkan peran BUMD pangan," kata Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno di Jakarta, Senin.

Hal tersebut dia sampaikan saat memberikan jawaban resmi eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Menurut Rano, ketergantungan pasokan dari daerah lain serta lonjakan permintaan saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) merupakan tantangan.

Tantangan stabilisasi harga juga dirasakan di wilayah Kepulauan Seribu akibat faktor geografis yang memengaruhi biaya distribusi serta disparitas harga antara wilayah daratan dan kepulauan.

Baca juga: Jelang Imlek dan Ramadhan, Dinas KPKP pastikan pasokan pangan cukup

Karena itu, kata dia, pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebagai instrumen strategis untuk menghadapi kerawanan pangan, kondisi darurat, dan bencana, sekaligus menjaga stabilitas harga di daerah, menjadi hal yang penting.

“Pembiayaan penyelenggaraan sistem pangan tidak hanya dapat bersumber dari APBD, tetapi juga dari sumber non-APBD melalui skema creative financing yang transparan dan akuntabel guna memastikan keberlanjutan ketahanan pangan Jakarta,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Rano menyampaikan bahwa penguatan sistem pangan tidak cukup dilihat dari sisi ketersediaan pasokan.

Pemprov DKI perlu mengandalkan kerja sama antarwilayah serta pemanfaatan teknologi dan ruang kota melalui pertanian perkotaan mengingat keterbatasan lahan di Jakarta.

“Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan daerah lain, perdagangan antarwilayah, serta pengembangan pertanian perkotaan berbasis ruang dan teknologi,” kata Rano.

Pengembangan pertanian perkotaan, lanjutnya, mencakup budidaya tanaman, peternakan, hingga perikanan air tawar dan laut. Aktivitas tersebut meliputi budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, hingga diversifikasi produk pangan.

Adapun tujuh ruang sasaran pengembangan pertanian perkotaan meliputi rumah susun, lahan kosong, pekarangan dan gang perkampungan, sekolah, gedung, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), serta wilayah pesisir dan laut.

Rano menekankan, sistem pangan Jakarta harus dikelola secara terpadu dengan melibatkan lintas sektor dan berbagai elemen masyarakat.

Pemprov DKI juga terus memberi perhatian pada kelompok rentan terhadap akses pangan, tidak hanya saat kondisi krisis, tetapi juga dalam situasi normal.

“Oleh karena itu, pelaksanaan Ranperda beserta peraturan turunannya akan dijalankan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel sesuai prinsip good governance,” katanya.