Bandarlampung (ANTARA) - Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum Widodo melakukan kunjungan ke Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) terkait rencana pembukaan kembali Program Studi Magister Kenotariatan.
"Pembukaan program ini merupakan tindak lanjut dari upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah Lampung, setelah sebelumnya sempat terkendala moratorium sejak tahun 2019," kata Dirjen AHU Kementerian Hukum, Widodo, di Bandarlampung, Jumat.
Menurutnya, pihak fakultas memastikan kesiapan infrastruktur bangunan yang dinilai sudah representatif. Selain itu, dukungan tenaga pengajar yang terdiri atas para dosen berpengalaman serta kolaborasi dengan alumni yang menjabat di pimpinan organisasi notaris wilayah Lampung menjadi modal utama dalam pengajuan ini.
"Tujuan utama dari pembukaan kembali program studi ini adalah untuk mendorong pemerataan jumlah notaris agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik secara profesional dan jujur," ujarnya.
Saat ini, lanjut dia, pihak FH Unila tengah menanti proses verifikasi dokumen dari pihak Ditjen AHU serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti).
Mengingat proposal tersebut telah diajukan sejak tahun 2009, pihak fakultas menyatakan optimisme bahwa izin pembukaan program studi dapat segera terealisasi pada tahun ini.
"Ya..semoga Prodi Magister Kenotariatan terealisasi tahun ini," tambahnya.
Sementara itu, Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, mengatakan pihaknya tengah mematangkan persiapan untuk membuka Program Studi (Prodi) Kenotariatan.
Tahapan ini ditandai dengan telah dilakukannya visitasi oleh Kementerian melalui Ditjen AHU dalam rangka penilaian kelayakan pembukaan program studi tersebut.
Lusmeilia menyatakan bahwa pihak kampus telah menyiapkan segala aspek pendukung untuk mendukung berdirinya prodi baru ini, mulai dari sarana dan prasarana hingga kesiapan tenaga pengajar.
Unila, lanjutnya, menargetkan penerimaan mahasiswa baru dapat dilaksanakan paling lambat akhir Juli 2026, dengan catatan izin pembukaan prodi dari Kementerian segera diterbitkan.
Segala persyaratan administrasi, termasuk ketentuan biaya pendidikan (UKT) dan kontribusi lainnya, telah disusun oleh pihak universitas.
Pengembangan prodi ini dilakukan melalui kerja sama intensif dengan praktisi dari organisasi profesi kenotariatan untuk memastikan kurikulum yang relevan.
"Kami berharap proses perizinan berjalan lancar agar prodi Kenotariatan dapat segera menerima mahasiswa baru pada tahun ini," kata Lusmeilia.
Pewarta: Agus Wira Sukarta
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
