Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai percepatan penerapan biodiesel B50 memerlukan konsistensi pasokan bahan baku seperti minyak sawit mentah (CPO) serta kepastian kebijakan agar dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Faisal mengatakan program B50, yang bertujuan menekan ketergantungan pada impor solar, perlu dipersiapkan dari sisi hulu, khususnya terkait keberlanjutan pasokan dari industri sawit.
“Dari sisi hulu, yang penting adalah memastikan supply yang konsisten dari industri sawit,” kata Faisal kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Selain itu, kepastian kebijakan dalam jangka panjang juga dinilai menjadi faktor penentu, terutama bagi pelaku industri yang harus melakukan penyesuaian terhadap penggunaan biodiesel dengan kandungan lebih tinggi.
Baca juga: CORE: Percepatan B50 perlu kesiapan hulu-hilir hingga mitigasi risiko
Baca juga: Pengamat sebut lonjakan harga minyak dunia momentum percepat B50
Menurut dia, industri akan melakukan penyesuaian jika ada kepastian, baik dari sisi pasokan maupun konsistensi kebijakan.
“Karena untuk mengubah tentu saja ada biaya yang harus dikeluarkan, ada investasi. Dan investasi ini mengandalkan konsistensi kebijakan dalam jangka panjang. Kalau itu tidak ada maka akan susah untuk mendorong industri menggunakan biodiesel,” ucapnya.
Ia menambahkan tanpa kepastian tersebut, pelaku usaha cenderung menahan investasi karena adanya risiko perubahan kebijakan di tengah jalan.
Faisal juga menekankan pentingnya sinergi yang kuat antar pelaku dalam ekosistem biodiesel, mulai dari industri sawit sebagai pemasok bahan baku, produsen biodiesel, hingga sektor pengguna akhir.
Selain itu, peran Pertamina dinilai krusial dalam memastikan implementasi B50 berjalan optimal, khususnya dalam komitmen untuk menekan impor minyak dan BBM sekaligus meningkatkan penyerapan bahan bakar berbasis sawit.
Ia menuturkan peran Pertamina penting karena merupakan offtaker yang menyerap biodiesel berbasis sawit, melakukan pencampuran dengan solar, serta mendistribusikannya kepada konsumen akhir.
Sebelumnya, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk meredam dampak ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Sejumlah opsi yang dikaji meliputi efisiensi anggaran, pengaturan kerja fleksibel (work from home/WFH), hingga penguatan kebijakan B50 dan penghematan energi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Sabtu (28/3) menyatakan langkah-langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam merumuskan respons kebijakan ekonomi di tengah dinamika global.
Baca juga: Wamen ESDM: Uji jalan biodiesel B50 capai 40 ribu km
Baca juga: Harga minyak meroket, Bahlil percepat mandatori campuran etanol ke BBM
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
