Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal menilai lima paket stimulus yang diberikan pemerintah Prabowo Subianto perlu dibarengi solusi jangka panjang agar bisa mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Faisal, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin, mengatakan stimulus ekonomi yang hanya berlaku dalam jangka waktu terbatas cenderung hanya memberikan dorongan sesaat pada tingkat konsumsi. Misalnya, bantuan subsidi upah yang diberikan hanya dua bulan, dampaknya terhadap peningkatan konsumsi pun akan bersifat sementara.
Dampak sementara itu juga berlaku untuk diskon tiket kereta api, pesawat, dan kapal laut yang hanya berlaku pada momen liburan, yaitu Juni—Juli 2025.
“Ini dikhawatirkan, begitu paket stimulus berakhir, kondisi akan kembali seperti sebelum stimulus diberikan,” kata dia.
Untuk itu, ia menilai perlu ada langkah-langkah yang lebih berkelanjutan untuk meningkatkan income atau pendapatan dan membuka lebih banyak lapangan kerja dalam jangka panjang, baik di sektor formal maupun informal.
"Artinya untuk mengatasi permasalahan konsumsi yang ada sekarang, di samping insentif yang diberikan tadi, ada yang memang membantu meringankan biaya hidup, ada yang juga mendorong dari sisi income-nya, perlu juga ada yang mendorong dari sisi income yang sifatnya lebih permanen," ucap Faisal.
Faisal juga menyoroti pentingnya fokus pada sektor formal yang memiliki daya ungkit lebih besar dalam mendorong konsumsi dan menciptakan efek berantai positif pada sektor informal.
Ia menyarankan agar pemerintah lebih mengintensifkan insentif pada sektor formal prioritas yang padat karya, seperti manufaktur, pertanian, dan perdagangan.
Pemerintah akan memberikan lima paket stimulus ekonomi senilai total Rp24,44 triliun untuk periode Juni-Juli. Dari jumlah tersebut, Rp23,59 triliun berasal dari APBN dan sisanya Rp0,85 triliun dari sumber non-APBN.
Stimulus ini mencakup diskon tiket transportasi dan diskon tarif tol. Selain itu, ada penebalan bantuan sosial berupa tambahan kartu sembako senilai Rp200 ribu per bulan dan 10 kg beras untuk 18,3 juta penerima.
Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan kepada 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta.
Terakhir, diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar 50 persen yang diperpanjang enam bulan, yakni Agustus 2025 sampai Januari 2026, untuk pekerja di sektor padat karya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin, mengatakan paket stimulus ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan geopolitik.
“Kami berharap pada kuartal 2 pertumbuhan ekonomi dapat dijaga mendekati 5 persen dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global,” kata Sri Mulyani.
Baca juga: Pemerintah kucurkan stimulus Rp24,44 triliun jaga daya beli masyarakat
Baca juga: Kemenkeu godok alokasi anggaran 6 paket stimulus ekonomi kuartal II
Baca juga: Kepala BPS: Penyaluran bansos Triwulan II/2025 mengacu kepada DTSEN
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025
