Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai pemerintah perlu menyusun desain kebijakan impor dan hilirisasi pertanian lanjutan yang lebih terkoordinasi menghadapi pembukaan akses perdagangan dalam Agreement on Reciprocal Tariff (ART) RI–Amerika Serikat (AS).
“Perlu berhati-hati terutama ketika impor dibuka pada sektor pangan,” kata Faisal kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan untuk komoditas tertentu seperti gandum dan kapas yang secara alamiah sulit diproduksi di dalam negeri, impor masih dapat dipahami.
Namun, menurut dia, pendekatan berbeda perlu diterapkan pada komoditas yang sebenarnya memiliki basis produksi domestik, seperti gula dan sejumlah pangan lainnya.
“Kalau yang sebetulnya kita bisa produksi sendiri, seperti misalkan gula, ini yang perlu diperhatikan dan perlu diwaspadai karena berarti akan ada persaingan langsung dengan produk di dalam negeri,” ujarnya.
Ia menilai pembukaan impor dengan tarif yang rendah berpotensi menciptakan persaingan langsung antara produk impor dan produsen dalam negeri.
Di satu sisi, konsumen memang memperoleh akses yang lebih mudah dan harga yang lebih terjangkau. Namun di sisi lain, produsen domestik yang juga merupakan pelaku ekonomi dan pencipta lapangan kerja dapat berpotensi terdampak.
Faisal menekankan sektor pertanian dan pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintah sehingga kebijakan perdagangan perlu diselaraskan dengan agenda peningkatan produktivitas.
Ia menyebut hilirisasi pertanian membutuhkan desain kebijakan yang jelas, mulai dari hulu hingga produk turunan yang diharapkan.
“Harus ada pohon industri untuk masing-masing komoditas. Memang dimungkinkan bahan baku industri hilirnya dari impor, tapi tentu saja tidak maksimal dampaknya kalau seandainya dari produksi dalam negeri sebetulnya juga sudah bisa,” ujarnya.
Sebagai contoh, ia menilai impor gandum untuk industri tepung terigu masih selaras karena Indonesia tidak dapat menanam gandum secara optimal.
Dalam dokumen ART RI–AS, Indonesia tercatat berkomitmen melakukan impor gandum asal AS sebesar 1,3 juta metrik ton per tahun.
Menurut Faisal, impor gandum dengan harga dan kualitas yang baik justru dapat menopang industri makanan dan tepung agar memperoleh pasokan yang cukup dan terjangkau.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat volume impor gandum dan meslin periode Januari–Juni 2025 mencapai sekitar 5 juta ton, mencerminkan kebutuhan industri pengolahan terhadap bahan baku yang tidak diproduksi di dalam negeri.
Namun demikian, ia mengingatkan pembukaan impor perlu dikelola secara terukur dan terkoordinasi agar tidak bertolak belakang dengan upaya peningkatan produktivitas sektor hulu.
“Harus ada koordinasi dan sinergi yang bagus untuk antisipasi dampak daripada kebijakan impor agar tidak justru berpotensi melemahkan produktivitas dalam negeri,” tuturnya.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan kerja sama perdagangan melalui ART RI–AS bersifat komersial dan strategis serta dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa melalui negosiasi, tarif resiprokal terhadap produk Indonesia berhasil diturunkan dari 32 persen menjadi 19 persen, dengan potensi penyesuaian lanjutan ke kisaran 15 persen seiring perkembangan isu kebijakan tarif AS pasca putusan Mahkamah Agung AS.
Baca juga: CORE: Indonesia harus bayar relatif lebih mahal untuk impor pangan AS
Baca juga: CORE: Putusan MA AS memungkinkan Indonesia renegosiasi tarif
Baca juga: Pengamat: Tarif nol persen AS untungkan industri tekstil RI
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
