Belém (ANTARA) - Pemerintah Indonesia meminta negara-negara lain untuk bersama-sama menyelesaikan Global Stocktake (GST) dalam upaya mengatasi perubahan iklim.
"Indonesia meminta kepada semua agar kita segera menyelesaikan Global Stocktake sebagai landasan kita untuk memberikan nilai ukur terhadap gas rumah kaca yang kita timbulkan, dan bagaimana kita mengkompensasikannya," kata Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq di Konferensi Perubahan Iklim ke-30 PBB (COP30), di Belém, Brasil, Senin (17/11) waktu setempat.
Hal itu dikatakannya saat menghadiri pertemuan tingkat menteri bertajuk "Nature Based Solutions High Level Implementation Roundtable".
Baca juga: COP28 paparkan hasil evaluasi perjalanan Perjanjian Paris
Upaya ini penting mengingat masih adanya kesenjangan antara target kolektif dengan kemajuan aksi nyata dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.
"Hampir 10 tahun setelah Perjanjian Paris, kesenjangan antara ambisi kolektif kita dan kemajuan nyata masih sangat besar. Kesenjangan ini kini harus menjadi target aksi bersama. Oleh karena itu transparansi dalam hasil Global Stocktake sangat penting agar semua negara dan pemangku kepentingan memahami posisi kita dan apa yang harus dilakukan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya implementasi energi terbarukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut.
Baca juga: RI bukukan transaksi hampir Rp7 triliun dari perdagangan karbon COP30
"Peningkatan skala besar implementasi energi terbarukan dapat menjadi salah satu jawaban terkuat untuk menutup kesenjangan emisi tersebut. Dunia sangat perlu mengukur potensi penuh energi terbarukan di setiap negara, beserta kebutuhan teknologi dan pendanaan yang dibutuhkan untuk mewujudkannya," kata Menteri Hanif Faisol Nurofiq.
Pihaknya juga mendorong implementasi teknologi energi terbarukan yang biayanya dapat dijangkau oleh negara-negara berkembang.
"Selama ini kita merasa bahwa untuk mentransformasi energi dari energi fosil kepada renewable energy biayanya sangat mahal. Ini yang menjadi kendala kita semua dalam mencapai tujuan Perjanjian Paris," kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.
Baca juga: RI pastikan dukung kolaborasi pendanaan inklusif bagi masyarakat adat
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
