Beijing (ANTARA) - China pada Selasa melarang ekspor barang-barang dwiguna ke 20 entitas terkait pertahanan Jepang, yang memicu protes dari Tokyo dan meningkatkan perselisihan diplomatik atas pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi tentang keadaan darurat di Taiwan.
Anak perusahaan Mitsubishi Heavy Industries Ltd. dan Kawasaki Heavy Industries Ltd. termasuk di antara entitas yang baru ditambahkan, menurut Kementerian Perdagangan China, yang mengeklaim bahwa mereka "terlibat dalam meningkatkan kemampuan militer Jepang."
Kementerian tersebut mengatakan bahwa setiap kegiatan terkait yang sedang berlangsung saat ini harus "segera dihentikan," serta menambahkan bahwa organisasi dan individu di luar negeri dilarang mengekspor barang-barang dwiguna yang berasal dari China ke 20 entitas itu.
Produk-produk tersebut, yang dapat digunakan untuk aplikasi sipil dan militer, dapat mencakup unsur tanah jarang yang penting untuk pembuatan produk berteknologi tinggi mulai dari kendaraan listrik hingga senjata. China mendominasi pasokan global mineral tersebut.
Secara terpisah, kementerian tersebut merilis daftar pantauan ekspor yang baru saja ditambahkan ke dalam daftar tersebut, termasuk 20 perusahaan dan organisasi Jepang, seperti Subaru Corp., TDK Corp., dan Hino Motors Ltd.
Kementerian menyatakan bahwa pengguna akhir dan tujuan penggunaan akhir barang-barang dwiguna yang dikirim kepada mereka tidak dapat diverifikasi.
Beijing akan menerapkan penyaringan yang lebih ketat terhadap ekspor barang dwiguna ke entitas-entitas tersebut, tambahnya.
Selain perusahaan, Akademi Pertahanan Nasional Jepang dan Badan Eksplorasi Ruang Angkasa Jepang juga tercantum dalam daftar larangan ekspor barang dwiguna, sementara daftar pantauan tersebut mencakup Institut Sains Tokyo.
Langkah-langkah terbaru itu menyusul langkah pemerintah China pada 6 Januari untuk memperketat ekspor barang dwiguna ke Jepang. Pada saat itu, Beijing tidak mengungkapkan entitas spesifik yang akan dikendalikan pengirimannya.
Kementerian menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diperkenalkan pada Selasa bertujuan untuk mengekang "remiliterisasi" dan ambisi nuklir Jepang, dan membela langkah-langkah tersebut sebagai "sepenuhnya dibenarkan, masuk akal, dan sah."
Disebutkan pula bahwa hanya sejumlah kecil entitas Jepang yang menjadi sasaran langkah-langkah baru tersebut, serta kemudian "pertukaran ekonomi dan perdagangan normal" antara kedua negara Asia tersebut dinilai tidak akan terpengaruh ke depannya.
"Entitas Jepang yang bertindak dengan itikad baik dan mematuhi hukum sama sekali tidak perlu khawatir," kata kementerian itu.
Perselisihan diplomatik itu bermula dari pernyataan Takaichi di parlemen pada November yang mengisyaratkan bahwa serangan terhadap Taiwan, sebuah pulau yang diklaim oleh China, dapat memicu respons dari pasukan pertahanan Jepang.
Beijing telah meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tokyo dan menyatakan kehati-hatian terhadap kebijakan Takaichi, seorang tokoh keamanan garis keras, yang dapat meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang dan mempercepat pembahasan tentang amandemen Konstitusi pasifis pascaperang yang dimiliki Jepang.
Sumber: Kyodo
Baca juga: China mau dialog dengan Jepang asal Takaichi tarik ucapan soal Taiwan
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
