Padang (ANTARA) - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjajaki kerja sama dengan Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat terkait penguatan program kemaslahatan salah satunya membentuk mahasiswa sebagai pemimpin masa depan.
"Sebagai timbal balik kerja sama BPKH berharap Unand bisa membantu dari segi penelitian, riset bahkan pengembangan investasi dan penempatan keuangan haji," kata anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander di Padang, Kamis.
Baca juga: Pakar ingatkan penyelenggara antisipasi politik uang jelang PSU
Dalam poin-poin kerja sama tersebut, BPKH akan mendapatkan masukan keilmuan khususnya dari Fakultas Hukum Unand mengenai perubahan Undang-undang tentang BPKH. Kemudian termasuk pula peluang pemberian beasiswa kepada mahasiswa kampus tertua di luar Pulau Jawa itu.
Terkait rencana kerja sama di bidang investasi Harry mengatakan harus ada kesepakatan dan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak. Sebab, langkah ini harus bisa memberikan nilai manfaat atau berdampak positif kepada calon jamaah haji Indonesia.
"Tentunya nilai manfaat ini tidak hanya bermanfaat bagi calon jamaah haji tetapi juga bagi Universitas Andalas," kata Harry.
Khusus kerja sama di bidang investasi tersebut belum bisa dipastikan karena Unand masih perlu mengkaji regulasi sekaitan dengan status perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH).
Baca juga: Pakar apresiasi KPU pilih Sabtu sebagai hari PSU di 24 daerah
"Kalau regulasi itu sudah siap maka BPKH sangat terbuka untuk kerja sama investasi ini," kata dia.
Menurutnya, peluang kerja sama di bidang investasi tersebut cukup terbuka mengingat adanya kebijakan efisiensi anggaran lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Sementara itu, Wakil Rektor I Unand bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Prof Syukri Arief mengatakan masih mendalami peluang kerja sama investasi dengan BPKH. Nantinya, apabila kedua pihak bersepakat maka investasi yang dilakukan lebih mengarah pada pembangunan yang mendukung program kemaslahatan atau pengembangan sumber daya manusia.
"Selain itu, kita juga mengupayakan kerja sama ini kepada pemberian beasiswa mengingat banyaknya yang mendaftar Kartu Indonesia Pintar sehingga banyak yang tidak terpenuhi," kata dia.
Baca juga: Pakar sebut kepala daerah terpilih harus patuh pada Presiden
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
