Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2025 terhadap sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga (K/L) bidang politik, hukum, dan keamanan (Polhukam) dengan berorientasi pada perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.
“Dalam melaksanakan mandat tersebut, kami tidak semata-mata mencari temuan atau kesalahan. Yang lebih utama memberikan rekomendasi perbaikan konstruktif untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas penggunaan sumber daya dan keuangan negara," ujar Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam entry meeting, dari keterangan resmi, Jakarta, Sabtu.
Saat ini, lanjutnya, pengelolaan keuangan perlu dipandang dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG). Prinsip tersebut dinilai krusial untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan kepercayaan publik.
BPK sendiri telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk mendukung agenda keberlanjutan, termasuk penyusunan pedoman pemeriksaan atas Sustainable Development Goals (SDGs) sejak 2016, serta pelaksanaan pemeriksaan dengan perspektif ESG sejak 2020.
Baca juga: BPK komitmen jaga profesionalisme dalam periksa LK OJK dan BKPM
Selain itu, pihaknya juga menyusun laporan berkelanjutan berbasis standar Global Reporting Initiative (GRI) sebagai bentuk komitmen leading by example.
Dalam forum tersebut, BPK turut mengapresiasi kepada entitas yang menunjukkan kinerja positif, khususnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menjadi lembaga tercepat dalam menyampaikan LK unaudited tahun 2025 serta telah menuntaskan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
“Kami mengajak seluruh pimpinan lembaga untuk memperkuat kolaborasi dan komitmen terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel. Melalui sinergi yang solid antara BPK dan kementerian/lembaga, diharapkan pemeriksaan atas LK tahun 2025 tidak hanya menghasilkan opini, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan negara serta memperkuat fondasi pembangunan nasional,” ungkap Nyoman.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Muhammad Syafii, lalu Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Maria Ulfah Anshor.
Baca juga: BPK mulai pemeriksaan terperinci atas laporan keuangan BI dan LPS
Kemudian juga Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Putu Elvina, dan Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Samuel H. Kowaas.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
