Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah merupakan kelompok yang paling terdampak setiap kali terjadi bencana di Indonesia.
“Kalau kita lihat bencana apapun yang terjadi di Indonesia, yang paling terdampak memang orang-orang miskin,” kata Kepala BNPB Suharyanto menjawab pertanyaan ANTARA selepas pertemuan dengan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, BNPB telah melakukan kajian mengenai potensi munculnya kelompok miskin baru akibat bencana. Berdasarkan hasil kajian itu, setiap kejadian bencana berisiko memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebelumnya sudah rentan.
Meski tidak menjelaskan secara rinci berapa angka kemiskinan baru akibat bencana, namun diketahui berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB dalam sehari Indonesia dilanda 10 kali bencana, mayoritas bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.
Data BNPB tersebut menjelaskan untuk medio tahun 2023 terdata lebih dari 20.736 jiwa orang terdampak bencana tanah longsor dengan nilai kerugian akibat kerusakan fisik ditaksir mencapai Rp180,831 miliar, kerugian ekonomi sekitar Rp515,194 miliar, dan memicu kerusakan lingkungan seluas 7,6 ribu hektare.
Baca juga: BMKG imbau warga waspada bencana di Aceh akibat hujan berkepanjangan
Demikian halnya bencana banjir yang berdampak kepada lebih dari 109.618 jiwa dan menimbulkan nilai kerugian akibat kerusakan fisik sekitar Rp526,654 miliar, hingga memicu kerugian ekonomi sekitar Rp480,264 miliar, dan kerusakan lingkungan seluas 4,2 ribu hektare.
“Jadi miskinnya bertambah. Itulah yang menjadi perhatian kami,” kata Suharyanto.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi salah satu dasar bagi BNPB untuk memperkuat kolaborasi dengan BP Taskin dalam penanganan pascabencana, terutama dalam aspek pemulihan sosial ekonomi warga terdampak.
Kolaborasi pemulihan sosial ekonomi ini disebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh lembaga pemerintah menggunakan satu basis data terpadu, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan program.
“Jangan masing-masing punya data sendiri. Kita juga akan memasukkan data bencana ke dalam sistem itu agar lebih sinkron dan bisa digunakan untuk perencanaan yang lebih baik,” ujar Kepala BNPB Suharyanto.
Baca juga: BP Taskin-BNPB sinergikan data percepat pemulihan korban bencana
Baca juga: BNPB imbau masyarakat cek prakiraan cuaca sebelum bepergian
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
