Jakarta (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional (BNN) RI fokus mengembangkan rehabilitasi dengan dukungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas guna menekan angka prevalensi narkoba.
Dalam pertemuan strategis dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta pada Kamis (23/10), Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menekankan pentingnya dukungan berbagai pihak dalam penurunan angka prevalensi penyalahguna narkoba.
"Hal tersebut penting dilakukan guna mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu di mana angka prevalensi penyalahguna narkoba ditargetkan menurun dari 1,73 persen pada tahun 2025 menjadi 1,6 persen di tahun 2029," ungkap Komjen Pol. Suyudi, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Dalam upaya penurunan angka prevalensi, BNN memfokuskan kebijakan perluasan program rehabilitasi yang mencakup pengembangan layanan rehabilitasi rawat jalan, pembangunan balai rehabilitasi baru, penguatan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), pengembangan sistem informasi rehabilitasi narkoba 2.0, dan pengembangan surat bebas rawat jalan online (daring).
Sementara itu berkaitan dengan kewenangan dan tupoksi Kementerian PPN/Bappenas, Kepala BNN pada kesempatan tersebut mengusulkan pengajuan Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat (AS).
Uang tersebut, menurut Suyudi, rencananya akan digunakan untuk penguatan layanan rehabilitasi dan edukasi dalam upaya mendukung pencegahan dan pemberantasan narkoba, modernisasi sarana rehabilitasi, pelayanan laboratorium, serta dukungan operasional dalam peningkatan kapasitas operasional dan intelijen untuk mendukung keamanan nasional.
Menanggapi apa yang disampaikan Kepala BNN RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memerintahkan kepada jajarannya yang turut hadir dalam pertemuan tersebut untuk dapat membantu BNN dalam pengajuan PLN.
“Mengenai proses usulan PLN yang telah disampaikan, Saya harap rekan-rekan dari Kementerian PPN/Bappenas dapat membantu,” ujar Rachmat dalam kesempatan yang sama.
Ia juga menekankan setiap prioritas Presiden akan dilakukan proses percepatan, seperti halnya permasalahan narkoba, yang masuk dalam Astacita dan program prioritas nasional, namun demikian dirinya berpesan untuk tetap dengan prinsip harus dapat dipertanggungjawabkan.
Baca juga: BNN usulkan penetapan Desa Bersinar sebagai program nasional
Baca juga: BNN: Tim Dai Antinarkotika terobosan efektif beri pencerahan massa
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
