Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menyatakan pihaknya akan moratorium atau menghentikan sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai komitmen membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing (penyesuaian) penerima manfaat; kedua, moratorium dapur titik-titik baru; ketiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Ia menegaskan moratorium tersebut akan dilakukan secepatnya untuk pemerataan penyaluran MBG serta dalam rangka efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Intinya pemerataan, dalam arti bukan dapur yang harus dapat penerima manfaat, tetapi pemerataan dalam arti semua anak-anak harus dapat, tetapi juga tidak dengan banyak dapur. Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur. Ini kita rem dulu dan ditata, berapa kira-kira idealnya ada SPPG dalam satu kecamatan atau satu kabupaten," katanya.
Baca juga: Pembenahan MBG dalam 48 jam
Penataan SPPG tersebut, menurutnya, sudah cukup mudah dilakukan karena BGN telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Kementerian Dalam Negeri untuk menghitung berapa dapur MBG yang dibutuhkan untuk penerima manfaat di suatu wilayah.
"Jadi, sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisinya ada persiapan dan sebagainya. Saat ini, sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya, di satu kecamatan ini cukup enam saja, ya sudah enam saja. Lalu. apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya," katanya.
Selain itu, BGN juga akan memfokuskan pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mengingat saat ini penerima manfaat MBG di wilayah tersebut masih kurang.
"Jadi kami beresi dulu, karena jujur sekarang yang menumpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi, Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," ucap Nanik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG agar program prioritas pemerintah tersebut berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan.
“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian,” katanya saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Rabu (3/6).
Ia menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga keberhasilan program MBG dengan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang maupun penyelewengan dalam pelaksanaan.
Menurut Prabowo, keputusan mengganti sejumlah pihak dalam pelaksanaan program diambil setelah menerima laporan terkait kekurangan, kejanggalan, dan dugaan penyimpangan di lapangan.
Baca juga: Kepala BGN: Perbaikan tata kelola MBG 2026 mulai dari efisiensi
Baca juga: Anggota DPR: Pejabat BGN baru harus bangun sistem MBG antikorupsi
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
