Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) untuk memastikan transparansi dalam penyediaan solusi Informasi dan Teknologi (IT) untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta Pada Rabu menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi isu viral mengenai anggaran penyediaan solusi IT senilai Rp1,2 triliun untuk Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN), serta penyediaan layanan sarana IT dan IoT.
Dadan menegaskan, pemilihan mitra strategis dan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2025 ini dilakukan dengan pengawasan ketat serta mengacu pada regulasi yang berlaku demi menjamin keamanan data nasional.
Ia menjelaskan, dari pagu anggaran yang tersedia, realisasi saat ini dialokasikan untuk dua kebutuhan krusial. Pertama, pengembangan aplikasi SIPGN yang mencakup berbagai modul dengan kisaran nilai Rp550 miliar. Kedua, penyediaan layanan managed service perangkat IoT dengan kisaran nilai sebesar Rp199 miliar.
Baca juga: BGN usul susun rencana aksi dengan KPK awasi celah korupsi MBG
"Keterlibatan Perum Peruri dalam program strategis ini adalah langkah terintegrasi negara. Perlu ditegaskan bahwa Peruri telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi yang menyediakan layanan teknologi aman tingkat tinggi (high security). Hal ini sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2019 yang memberikan wewenang kepada Peruri sebagai penyedia solusi digital security bagi instansi pemerintah," paparnya.
Menurut Dadan, status Peruri sebagai Government Technology Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 menjadi alasan utama mengapa lembaga ini dipercaya mengelola transformasi digital nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Untuk menjawab keraguan publik terkait mitra strategis dan prosedur penyediaan, Dadan memaparkan rekam jejak digital Peruri yang solid, termasuk posisinya sebagai satu-satunya BUMN Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) berstatus berinduk di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital serta penyedia sistem materai elektronik.
"Seluruh proses kerja sama dengan BGN dijalankan secara transparan, sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mengedepankan prinsip good corporate governance. Kami memastikan tidak ada celah bagi penyimpangan karena ini menyangkut kedaulatan data gizi rakyat Indonesia," tuturnya.
Terkait isu teknis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dipertanyakan publik, Kepala BGN memastikan setiap tahapan administrasi tetap berjalan dalam koridor hukum. BGN berkomitmen agar sistem SIPGN dan layanan IoT ini dapat segera beroperasi maksimal untuk memastikan distribusi gizi tepat sasaran dan dapat dipantau secara real-time.
Baca juga: BGN bentuk tim optimalisasi penyaluran MBG agar tepat sasaran
Baca juga: Kepala BGN: "Jaga Desa" tambah sarana pengawasan MBG
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
