Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II menyelenggarakan bimbingan teknis bagi 30 ribu penjamah makanan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 34 kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN Nurjaeni dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan hal tersebut menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan gizi nasional melalui peningkatan mutu pelayanan SPPG.
“Melalui bimtek ini kami ingin memastikan setiap penjamah makanan memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai dalam seluruh tahapan penyediaan makanan bergizi, mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat,” katanya.
Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi sarana penting dalam membangun kesadaran akan pentingnya higienitas, keamanan, dan keberlanjutan pangan. BGN menargetkan seluruh layanan SPPG bebas dari kasus kontaminasi atau kerusakan pangan dengan prinsip nol kejadian terhadap insiden pangan basi maupun berisiko kesehatan.
Nurjaeni menyampaikan 10 langkah strategis peningkatan layanan MBG yang mencakup aspek teknis, manajerial, dan kualitas pelayanan, pertama, yakni dengan menempatkan 5.000 juru masak profesional dari Indonesian Chef Association (ICA) di SPPG baru untuk transfer pengetahuan dalam pengolahan makanan bergizi dan aman.
Baca juga: Prabowo: Kasus keracunan MBG masih dalam batas ilmiah
Baca juga: Presiden Prabowo puji Kepala BGN kembalikan anggaran MBG Rp70 triliun
Kedua, melaksanakan rapid test food berkala oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) guna menjamin keamanan pangan; ketiga, penerapan wajib Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap SPPG; keempat, pemanfaatan platform LMS Plataran Sehat Kementerian Kesehatan untuk pembelajaran daring bagi tenaga pelaksana.
Kemudian yang kelima, penggunaan air bersih berstandar kesehatan serta sterilisasi alat makan dengan air panas 80 derajat Celcius; keenam, penambahan tenaga ahli gizi agar pendampingan gizi lebih optimal; ketujuh, penerapan sertifikasi halal untuk memastikan kepatuhan nilai keagamaan.
Langkah kedelapan yakni pemasangan CCTV di dapur SPPG untuk menjamin transparansi dan pengawasan proses produksi; kesembilan, kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai dasar tata kelola layanan yang profesional dan akuntabel; dan yang terakhir, penguatan edukasi dan monitoring berkelanjutan untuk menjaga mutu pelayanan MBG.
Nurjaeni menambahkan, tugas menjadi penjamah makanan bukan hanya teknis, melainkan juga tugas sosial dan ibadah dalam menyediakan asupan bergizi bagi anak-anak Indonesia menuju Generasi Emas 2045.
“Dari dapur SPPG inilah kita menyiapkan generasi cerdas, sehat, dan berdaya saing,” ujarnya.
Baca juga: Anggota Komisi IX DPR: MBG "senjata perang" pemerintah bangun masa depan
Baca juga: 131 dapur MBG di Kepri layani 388 ribu penerima manfaat
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
