Jakarta (ANTARA) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat sinergi optimalisasi potensi zakat serta mendorong integrasi zakat dalam perencanaan pembangunan nasional.
Hal itu mengemuka dalam audiensi antara Baznas RI dan Kementerian PPN/Bappenas yang dihadiri Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Selasa (7/4).
Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan optimalisasi potensi zakat menjadi salah satu amanat Presiden yang perlu segera diwujudkan. Ia menyebutkan, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun.
"Terdapat beberapa arahan Presiden bagi kami (pengelola zakat), di antara optimalisasi potensi zakat, integrasi data dan program Baznas dengan berbagai pihak, penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hingga level desa dan kecamatan, serta digitalisasi pengelolaan zakat," katanya.
Baca juga: Baznas ajak mahasiswa jadi penggerak ekosistem zakat berkelanjutan
Sodik menyampaikan ke depan juga akan ada rencana revisi Undang-Undang Zakat untuk memperkuat integrasi kebijakan. Ia turut mengapresiasi Bappenas yang telah menetapkan zakat sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional.
"Zakat sudah mulai menjadi bagian dari mainstream ekonomi nasional. Karena itu diperlukan koordinasi dan integrasi yang lebih kuat dengan berbagai pihak lintas sektor, termasuk dengan Kementerian PPN/Bappenas dan BPS, khususnya dalam hal data, program, dan kebijakan, termasuk rencana revisi Undang-Undang Zakat," lanjut dia.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan siap mendukung upaya Baznas dalam meningkatkan penghimpunan zakat nasional, dengan target pertumbuhan hingga 100 persen.
Menurut dia, dari potensi zakat di Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp327 triliun, realisasinya baru sekitar 10 persen.
"Dengan demikian, ada peluang untuk meningkatkan capaian menjadi 20 hingga 30 persen. Bahkan, kenaikan dari 10 persen ke 20 persen saja sudah berarti peningkatan sebesar 100 persen," ujarnya.
Baca juga: Mendes Yandri ajak Baznas kolaborasi wujudkan desa zakat
Rachmat menilai zakat memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu langkah sistematis.
Ia juga mendorong pemetaan asnaf mustahik berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penyaluran zakat secara nasional agar lebih tepat sasaran.
"Pengembangan program kolaboratif ZISWAF Indonesia Emas juga akan terus diperkuat dengan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sosial," ucap Rachmat.
Sementara Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dalam penguatan integrasi data dan pemetaan potensi zakat secara lebih komprehensif.
Ia menambahkan, BPS bersama Baznas akan melakukan pembaruan perhitungan potensi zakat melalui survei atau sensus pada 2026 guna menghasilkan data yang lebih akurat.
"Ke depan, kami juga dapat menyediakan informasi berbasis desil untuk memetakan mustahik, sehingga penyaluran zakat lebih tepat sasaran," tutur Kepala BPS.
Baca juga: Baznas RI-MUI kolaborasi pulihkan Sumatera lewat Sedekah Pendidikan
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
