Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan berbagai masukan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Bappenas.
Dia menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut tidak hanya mendorong peningkatan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, tetapi juga membangun budaya pengelolaan keuangan yang lebih disiplin dan transparan.
“Kondisi ini tercermin dari capaian Kementerian PPN/Bappenas yang secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama beberapa tahun berturut-turut. Meski demikian, capaian tersebut tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai pengingat untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan secara berkelanjutan,” ungkapnya dalam entry meeting bersama Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing di Kantor Bappenas, dari keterangan resmi, Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, pihaknya menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan (LK) Tahun Anggaran (TA) 2025. Pemeriksaan atas LK Kementerian PPN/Bappenas TA 2025 dilaksanakan selama 77 hari, terhitung sejak 26 Januari hingga 29 Mei 2026.
Febrian mengungkapkan bahwa Tahun Anggaran 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi Kementerian PPN/Bappenas.
Selain mengawal agenda perencanaan pembangunan nasional, pihaknya juga mengemban mandat besar untuk mengawal program prioritas Presiden, salah satunya program Makan Bergizi Gratis. Program MBG disebut memiliki skala yang besar dan menuntut ketelitian perencanaan, ketepatan sasaran, serta akuntabilitas pelaksanaan yang tinggi.
Di samping itu, Kementerian PPN/Bappenas turut berperan penting dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan World Expo 2025 di Osaka. Ajang internasional itu dinilai menjadi kesempatan strategis bagi Indonesia untuk menampilkan kekayaan budaya, kreativitas, dan potensi bangsa di tingkat global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.
Sejalan dengan berbagai tanggung jawab tersebut, Wamen PPN memandang pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK sebagai ruang dialog dan pembelajaran bersama. Melalui proses pemeriksaan ini, kata dia, potensi permasalahan diharapkan dapat diantisipasi lebih dini dan ditangani secara lebih tepat, sehingga pengelolaan keuangan negara semakin akuntabel dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemeriksaan BPK bukanlah sekadar kewajiban formal. Pemeriksaan ini kami pandang sebagai bagian penting dari upaya kita bersama untuk terus memperbaiki tata kelola, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara tertib dan bertanggung jawab,” ujar Wakil Kepala Bappenas.
Baca juga: Kepala Bappenas: BPK berperan strategis dukung pembangunan nasional
Baca juga: BPK: Kolaborasi yang erat jadi kunci keberhasilan pemeriksaan keuangan
Baca juga: BPK mulai periksa laporan keuangan Kemenko Polkam
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
