Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan validasi data terkait luas lahan pertanian produktif dengan hasil seluas 120.575.942 meter persegi atau sekitar 12 ribu hektare yang akan mendapatkan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) mulai tahun 2026.
"Sudah ada validasi data lahan pertanian, dan ada seluas 120.575.942 meter persegi yang dimungkinkan mendapatkan pembebasan PBB Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul Istirul Widilastuti di Bantul, Jumat.
Menurut dia, pembebasan PBB pada lahan pertanian tersebut bertujuan untuk mempertahankan produksi pangan, dan memotivasi petani pemilik lahan tidak mengalihfungsikan untuk kegiatan non pertanian atau pembangunan.
"Karena kita ingin menjaga lahan pertanian pangan itu tetap terlindungi, maka Pak Bupati meringankan pembebasan PBB bagi LP2B dengan tidak membayar pajak," katanya.
Meski demikian, kata dia, dengan kebijakan tersebut akan ada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak yang hilang sebesar Rp22 miliar, namun jangka panjang yang didapatkan dari kebijakan tersebut adalah untuk ketahanan pangan.
Guna merealisasikan hal itu, pihaknya akan membuat regulasi bersama berbagai pihak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, untuk menjadi payung hukum terhadap lahan pertanian pangan agar tetap terlindungi dengan baik.
"Namun itu kan perlu payung hukum, maka perlu ada regulasi, dan itu akan dibahas oleh Bagian Hukum Pemkab bersama DPRD Bantul," katanya.
Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, bahwa mulai tahun depan, lahan pertanian produktif akan mendapatkan pembebasan PBB.
"Di Kabupaten Bantul, mulai tahun 2026, sawah-sawah yang produktif, kita bebaskan pajaknya menjadi Rp0," katanya.
Bupati mengatakan, terdapat dua tujuan utama untuk merealisasikan program tersebut, yaitu untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan para petani, serta mewujudkan ketahanan ekologi.
"Salah satu cara, kami Pemkab membantu para petani itu dengan membebaskan PBB sawah, agar para petani tetap bergairah. Selain itu, kita bantu dengan alat mesin pertanian, saluran irigasi, sehingga pendapatan petani bisa dibantu dari sisi hulu," katanya.
Baca juga: Pemkab Karawang gratiskan pembayaran PBB untuk areal sawah
Baca juga: DPRD : pemilik sawah bisa mengajukan keringanan pajak
Pewarta: Hery Sidik
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
