Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan praktik tambang ilegal dan penyalahgunaan narkotika di daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan persoalan besar yang harus ditangani secara tegas, transparan, serta terpadu oleh aparat penegak hukum.
Dia menilai bahwa dua permasalahan itu saling berkaitan satu sama lain. Sulawesi Tenggara yang dikenal sebagai wilayah dengan kekayaan sumber daya tambang, menurut dia, membutuhkan pengawasan ketat agar hasil alamnya benar-benar memberi manfaat bagi negara dan masyarakat.
"Perlu perhatian khusus agar uang negara bisa kembali kepada negara dengan baik, tidak ada yang ilegal-ilegal,” kata Habib Aboe dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dia pun menyoroti penyalahgunaan narkotika yang masih marak di daerah-daerah pertambangan. Ia menilai, peredaran narkotika sering kali mengikuti aktivitas tambang yang padat pekerja dan rawan penyimpangan sosial.
“Masalah narkotika ini juga harus jadi perhatian. Di mana ada dunia tambang, di situ ada narkotika. Karena itu, aparat dan Badan Narkotika Nasional perlu bekerja lebih keras lagi,” kata dia.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan turut menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memberantas tambang ilegal serta peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara. Menurut dia, kedua isu ini menyangkut masa depan daerah dan generasi muda.
“Kami meminta agar penegakan hukum terhadap tambang ilegal dan peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara dilakukan dengan langkah yang lebih terarah dan berkelanjutan. Penanganannya tidak boleh setengah-setengah,” kata Hinca.
Dia pun mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah perusahaan yang izinnya telah dicabut, namun masih melakukan aktivitas di lapangan.
“Kami sepakat untuk memanggil kembali perusahaan-perusahaan tersebut bersama Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menjelaskan perkembangan terkini,” kata dia.
Selain itu, dia menilai bahwa pengelolaan hasil tambang harus adil agar daerah penghasil memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Jangan sampai, kata dia, hasil tambang diambil tanpa ada dampak nyata bagi masyarakat setempat.
"Kami ingin kejaksaan dan kepolisian terus memperkuat integritasnya. Kalau ada pelanggaran di internal, sampaikan secara terbuka agar kepercayaan publik semakin meningkat,” katanya.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
