Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik menilai dalam kurun waktu setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, fondasi penting menuju kemandirian energi dan pemerataan akses mulai terbentuk, terutama bagi masyarakat di wilayah pelosok.
Dalam satu tahun terakhir, dia menilai pemerintah tidak hanya fokus pada proyek besar, tetapi juga memperhatikan fondasi energi rakyat.
"Program listrik desa, pengembangan biodiesel, hingga legalisasi sumur minyak rakyat adalah langkah maju yang patut diapresiasi,” kata Jamaludin di Jakarta, Senin.
Ia menilai keberhasilan program Listrik Desa dan Desa Terang telah membuka akses energi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), termasuk melalui pembangunan PLTS komunal dan jaringan distribusi PLN. Kehadiran listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi membuka peluang ekonomi desa dan mendukung pendidikan serta kesehatan masyarakat setempat.
Di sisi lain, dia menilai keberlanjutan kebijakan bahan bakar nabati melalui Biodiesel B40 menuju B50 tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan petani sawit di berbagai daerah.
"Kebijakan biodiesel ini menjaga harga sawit rakyat tetap stabil. Ketika energi terhubung dengan perkebunan, maka ekonomi desa ikut bergerak,” katanya.
Dia mengapresiasi langkah awal implementasi Bioetanol E10 yang berbasis tebu, singkong, dan jagung.
Menurutnya, diversifikasi energi berbasis pertanian ini membuka peluang investasi pabrik bioenergi di daerah, sekaligus menciptakan pasar baru bagi komoditas pangan nasional.
Dia juga menyambut baik kebijakan legalisasi Sumur Minyak Rakyat dan akses tambang untuk koperasi serta UMKM. Kebijakan ini, menurut dia, merupakan bagian dari pemerataan akses terhadap sumber daya energi.
“Pertambangan rakyat harus kita lihat sebagai peluang pembangunan, bukan pelanggaran. Ketika negara memberi izin kepada koperasi dan sumur rakyat, itu artinya negara percaya bahwa rakyat mampu menjadi pelaku energi, bukan hanya penonton,” kata dia.
Untuk itu, dia mengingatkan implementasi di lapangan harus diperkuat agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil. Ia mendorong agar proses transisi energi menuju EBT dilakukan secara bertahap, tanpa meninggalkan kelompok rentan dalam perubahan.
“Pemerintah sudah berada di jalur yang tepat. Tugas kita di DPR adalah memastikan setiap kebijakan energi sampai ke dapur rakyat, bukan hanya berhenti di meja regulasi,” katanya.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
