Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ahmad Irawan menilai penggunaan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dapat meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).
"Penggunaan AI itu bisa digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan, misalnya yang sekarang itu yang bisa dilakukan (berhubungan) kaitannya pemutakhiran data daftar pemilih tetap (DPT)," ujarnya dalam diskusi publik di Gedung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jakarta, Jumat .
Secara desain, kata Irawan, AI dapat membaca data besar yang sangat sulit diawasi satu persatu oleh penyelenggara di lapangan.
"AI itu bisa membaca. Nah, kalau itu bisa kita lakukan digitalisasi, menurut saya. Salah satu prinsip penyelenggaraan pemilih itu (dilakukan secara manual, red.) kita bisa capek," katanya.
Menurut Irawan, AI akan berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil (jurdil) karena dapat membangun konektivitas antarlembaga serta pengawasan berkelanjutan.
“Kunci dari penggunaan teknologi itu (AI), salah satunya adalah konektivitas antarlembaga,” tuturnya.
Lebih lanjut, Irawan mengungkapkan bahwa pemutakhiran data sendiri tidak akan lagi dilakukan secara manual. Setiap data otomatis diperbaharui pada jenis data tertentu.
"Jadi, sumbernya itu, raw material-nya itu sejak dari dulu ketika, misalnya ibu-ibu mengandung, melahirkan. Itu mereka sudah bisa memprediksi bahwa 15, 16, 17 tahun kemudian, dia (anaknya, red.) telah memenuhi hak sebagai pemilih. Nah, di Indonesia kan masih manual," ucapnya.
Selain itu, Irawan juga mendorong digitalisasi sistem pemilu harus berfokus kepada hak perlindungan dan pelayanan pemilih. Menurutnya, beberapa aplikasi, salah satunya Sirekap yang sudah digunakan dapat ditingkatkan melalui AI.
Namun, kata dia, terdapat kelemahan dari penggunaan AI seperti kepercayaan dari masyarakat yang masih rendah. Untuk itu, ia menekankan keberhasilan sistem pemilu dengan penggunaan AI bisa tercapai dengan sosialisasi.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita percaya terhadap itu yang harus kita sosialisasikan terus, termasuk juga dengan nanti ke depan itu adalah bagaimana kita membangun satu rangka penyelenggaraan mobilitas yang memang bisa transparan," tuturnya.
Baca juga: TII: Pemisahan jadwal pemilu tingkatkan efisiensi penyelenggara
Baca juga: Bawaslu dorong pengawasan kampanye pemilu dengan meme dan AI
Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
