Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengatakan pengendalian harga energi, khususnya gas bumi untuk mengawal keberlangsungan industri manufaktur dalam menumbuhkan ekonomi nasional.
“Ini tugas negara. Kementerian Perindustrian harus mengawal agar serapan gas dari hulu bisa optimal dan benar-benar menurunkan harga bagi industri,” kata Novita dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut legislator dari Jawa Timur itu, berbagai keluhan pelaku industri bermuara pada satu persoalan utama yaitu biaya energi yang terus naik.
Dia mengatakan kenaikan harga gas membuat ongkos produksi melonjak, sementara daya beli masyarakat tidak memungkinkan industri menaikkan harga produk. Akibatnya, stok menumpuk, produksi tersendat, dan daya saing industri nasional melemah.
“Kita sepakat mendorong Astacita Bapak Presiden Prabowo mencapai target pertumbuhan ekonomi, tetapi kalau biaya energinya menjadi tekanan finansial serius bagi pelaku industri, maka industri dalam negeri kita justru terancam tumbang. Ini kontradiksi kebijakan yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Novita juga mempertanyakan akar persoalan mahalnya harga gas industri. Ia menyoroti menurunnya pasokan, ketergantungan pada sumber alternatif berbiaya tinggi, serta beban logistik yang akhirnya dibebankan ke sektor industri.
Baca juga: Anggota DPR dukung fleksibilitas DMO Batubara untuk ketahanan energi
Ia juga mengkritisi kesenjangan infrastruktur gas nasional. Meski sumber gas baru banyak ditemukan di Jawa Timur, pusat-pusat industri justru terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Keterbatasan pipa transmisi hingga fasilitas regasifikasi membuat gas dari hulu tidak terserap optimal.
Tak hanya soal harga, Novita menekankan bahwa agenda Transisi Industri Hijau harus segera dimulai agar dapat menyelesaikan masalah tersebut.
Ia mendesak Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Pemerintah agar segera memaparkan secara konkret implementasi aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) PT Gagas PGN.
Mulai dari pengendalian kebocoran pipa melalui digitalisasi, rehabilitasi lingkungan di area operasional melalui penanaman pohon, hingga penggunaan biometana dan blue hydrogen untuk menuju target net zero emission.
Ia pun mendorong pemerintah menyiapkan insentif fiskal bagi industri yang menerapkan teknologi penurunan emisi seperti carbon capture dan carbon capture storage (CCS/CCUS).
Baca juga: Komisi VI: RDMP Balikpapan harus jadi infrastruktur strategis negara
Ia juga menekankan pentingnya instrumen keuangan hijau untuk mempercepat pembangunan jaringan gas rumah tangga dan ekosistem bahan bakar gas, termasuk mendorong PT Gagas PGN mempercepat integrasi logistik dengan SPBU di jalur logistik utama (Tol Trans Jawa dan Sumatra)
“Komisi VII tidak ingin hanya datang mendengar hal yang baik-baik saja. Kami datang ingin mendengar sumber masalah yang riil dari apa yang selama ini menjadi keluhan para pelaku industri manufaktur yang bergantung besar pada pasokan energi," ujarnya.
Dia mengatakan pihaknya ingin mendorong kebijakan Energi Industri agar benar-benar berdampak dan Efektif. Transisi Energi Hijau adalah satu-satunya cara mempercepat pertumbuhan ekonomi, sehingga kedaulatan Energi Hijau harus segera dimulai dimulai dari merevisi regulasi teknis infrastruktur gas menjadi blue/green hydrogen di masa depan.
Baca juga: Mensesneg: Hadapi konflik global, pemerintah perkuat ketahanan nasional
Baca juga: Pertamina terbantu naikkan produksi minyak dari sumur rakyat
Baca juga: RI perlu antisipasi dampak jangka panjang kebakaran depot minyak Rusia
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
