Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI), Sultoni mengingatkan bahwa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta harus memiliki rekam jejak dan integritas sebagai motor penggerak birokasi di lingkungan Pemprov DKI.
"Mas Pram (Pramono) perlu memperhatikan betul rekam jejak para calon Sekda. Jabatan ini bukan sekadar administratif, tapi menentukan wajah pemerintahan dan pelayanan publik di Jakarta," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, ia pun mempercayakan sepenuhnya proses penentuan Sekda DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Rano Karno menyusul berakhirnya masa tugas Marullah Matali pada November 2025.
Dia meyakini Pramono dan Rano (Bang Doel) memiliki kemampuan dan integritas untuk memilih figur terbaik dalam mengisi posisi strategis tersebut.
"Kami percaya Mas Pram dan Bang Doel sudah memiliki pertimbangan yang matang dan objektif. Sekda DKI bukan jabatan politis, tetapi soal profesionalitas dan kemampuan menjaga kesinambungan pemerintahan serta kelancaran program pembangunan di Jakarta," paparnya.
Baca juga: Ini sosok yang pantas jadi calon Sekda DKI versi LP2AD
Dia juga menekankan pentingnya posisi Sekda DKI Jakarta sebagai motor penggerak birokrasi dan penjamin efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah.
Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan adanya potensi intervensi atau dorongan dari kelompok-kelompok tertentu dalam proses penjaringan calon sekda.
Disebutkannya, berdasarkan pemantauan PB KAMI, sudah mulai muncul indikasi pengusulan nama-nama dari kelompok aktivis maupun LSM yang kuat diduga memiliki kepentingan tertentu.
"Kami mengingatkan agar proses ini tidak diseret ke arah lobi-lobi kelompok. Jangan sampai ada pihak yang mencoba menitipkan nama melalui jalur tidak resmi. Sekda harus netral, profesional dan fokus pada pelayanan publik," ujar Sultoni.
PB KAMI pun siap mendukung penuh keputusan yang akan diambil oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sepanjang dilakukan secara transparan dan mengedepankan prinsip meritokrasi (pengelolaan SDM sesuai kompetensi dan kualifikasi).
Baca juga: Pramono mengaku belum tahu soal Sekda DKI dilaporkan ke KPK
"Terpenting adalah memastikan pemerintahan berjalan efektif, pembangunan tidak tersendat dan pelayanan kepada warga Jakarta tetap optimal. Jangan ada dikotomi alumni IPDN, sipil, atau ASN pendatang di Pemprov DKI. Semua harus didukung dan bersatu untuk Jakarta yang lebih baik," katanya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
