Akselerasi pemenuhan dokter, Kemdiktisaintek resmikan PPDS baru Jabar

5 days ago 4

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) meluncurkan program studi (prodi) baru Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Wilayah 3 Sistem Kesehatan Akademik (SKA) Jawa Barat.

Peluncuran yang digelar di Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, pada Rabu ini menandai dimulainya operasional empat prodi spesialis baru dan empat prodi sub-spesialis baru di empat perguruan tinggi di Jawa Barat, yakni Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Universitas Islam Bandung (Unisba), dan Universitas Kristen Maranatha (UK Maranatha).

Melalui keterangan di Jakarta, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Khairul Munadi menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait kekurangan dokter spesialis dan subspesialis, yang berdampak pada belum meratanya akses serta mutu layanan kesehatan di semua lapisan masyarakat.

"Kemdiktisaintek membentuk Satuan Tugas Akselerasi Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui SKA," katanya.

Khairul memaparkan program akselerasi ini dijalankan melalui tiga strategi utama, yaitu penambahan prodi baru dan peningkatan kuota mahasiswa PPDS dengan model kemitraan antarperguruan tinggi, penempatan residen tingkat mandiri pada rumah sakit prioritas, serta penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan para pemangku kepentingan.

Baca juga: Tambah jumlah dokter, Kemdiktisaintek resmikan PPDS di Bali dan Nusra

Dalam skema program penempatan residen tingkat mandiri, ia menyebut beberapa fakultas kedokteran penyelenggara PPDS telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menempatkan sekitar 1.200 residen tingkat mandiri setiap tahun di lebih dari 160 rumah sakit.

"Kami memastikan percepatan ini tetap berpegang pada prinsip penjaminan mutu dan kepatuhan terhadap regulasi, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk LAMPTKes, MGBKI, AIPKI, kolegium, dan asosiasi program studi," ujarnya.

Dirjen Dikti menekankan bahwa perguruan tinggi penyelenggara PPDS harus dapat memastikan para lulusan kembali mengabdi di daerah asal masing-masing serta mendapatkan jaminan keselamatan dan kesejahteraan melalui penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang bebas dari kekerasan.

"Dengan sinergi seluruh unsur Sistem Kesehatan Akademik di Jawa Barat ini, kami optimistis akselerasi ini akan menghasilkan dampak nyata bagi pemerataan layanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat," ucap Khairul Munadi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi menyatakan apresiasi kepada fakultas kedokteran di wilayah Jawa Barat yang telah bersinergi memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan.

Baca juga: Kemenkes bakal sanksi para pelaku dugaan perundungan PPDS Unsri

"Kami akan senantiasa mendukung melalui pemberian beasiswa daerah maupun penyediaan rumah sakit pendidikan untuk pendidikan dokter di wilayah Jawa Barat," ucap Vini.

Diketahui, peluncuran PPDS di wilayah Jawa Barat ini merupakan rangkaian dari peluncuran 160 prodi baru PPDS di berbagai wilayah di Indonesia.

Upaya percepatan pemenuhan dokter spesialis merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto yang diarahkan untuk menjawab tantangan distribusi dokter spesialis yang belum merata.

Penambahan prodi baru dilakukan di 11 provinsi yang selama ini masih kekurangan dokter spesialis, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.

Program ini juga melibatkan sekitar 350 rumah sakit sebagai jejaring pendidikan, dengan lebih dari 60 persen di antaranya merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah.

Baca juga: Mendiktisaintek resmikan 24 prodi kedokteran spesialis di Muhammadiyah
Baca juga: Pemerataan dokter, pemerintah siapkan 150 prodi dokter spesialis baru

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |