Jakarta (ANTARA) - Dosen Vokasi Universitas Indonesia (UI) Ananta Nasution menilai kinerja ekonomi nasional selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan hasil yang positif dan menjanjikan arah pertumbuhan berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menurut dia, capaian ekonomi Indonesia sepanjang tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran menggambarkan fondasi ekonomi dengan tren positif dan terjaga stabilitasnya.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2025 yang mencapai 5,12 persen adalah salah satu yang tertinggi di antara negara G20. Ini menjadi indikator bahwa fundamental ekonomi kita cukup kuat,” ujar Ananta dalam keterangan di Jakarta, Senin
Ia menambahkan capaian lain seperti inflasi yang terkendali di angka 2,65 persen dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hanya 1,56 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pun menunjukkan kehati-hatian dan disiplin kebijakan fiskal pemerintah.
Disebutkan bahwa kombinasi antara stabilitas harga, defisit rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi merupakan prestasi penting.
Di sisi lain, lanjut dia, pasar modal pun merespons positif dengan rekor tertinggi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di level 8.257 pada Oktober 2025.
Selain itu, ia berpendapat penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,76 persen dan angka kemiskinan yang turun ke 8,47 persen menandakan kebijakan ekonomi Presiden Prabowo mulai menyentuh lapisan masyarakat bawah.
“Ada indikasi kuat bahwa pertumbuhan ini bukan sekadar angka makro, tapi mulai terasa dampaknya bagi masyarakat luas,” ujarnya.
Namun demikian, Ananta menilai tantangan ke depan terletak pada kemampuan menjaga keseimbangan antara program populis dan keberlanjutan fiskal.
Dirinya menyoroti pentingnya efektivitas program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih agar tidak menimbulkan beban fiskal jangka panjang.
Dikatakan bahwa berbagai program kerakyatan tersebut sangat strategis, tetapi harus diimbangi dengan audit efektivitas dan efisiensi pembiayaan, serta tata kelola yang transparan.
"Kuncinya adalah memastikan manfaatnya tepat sasaran tanpa menambah tekanan fiskal negara,” ucap Ananta menegaskan.
Lebih jauh, dia juga mendorong agar pemerintah mengalihkan belanja negara dari subsidi konsumtif ke arah subsidi produktif, terutama pada sektor pendidikan vokasi, teknologi pertanian, UMKM, dan infrastruktur logistik.
Ia turut menilai koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan harus semakin erat untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi dalam kisaran ideal pada rentang 2,5 persen sampai 3,5 persen.
Tak hanya itu, Ananta mengingatkan Indonesia perlu memperkuat hilirisasi berkelanjutan, yang tidak hanya bergantung pada sektor tambang seperti nikel dan bauksit, tetapi juga memperluas hilirisasi agroindustri dan ekonomi hijau seperti energi terbarukan dan biofuel.
"Diversifikasi ini lah yang akan menjadi mesin pertumbuhan baru,” tutur dia.
Sementara itu, dia juga menyoroti pentingnya peningkatan daya saing UMKM dan percepatan pemerataan ekonomi digital di luar Jawa.
Ekonomi digital, kata dia, bisa menjadi jembatan pemerataan, tetapi prasyaratnya berupa infrastruktur internet dan literasi digital yang kuat.
Dirinya pun optimistis pemerintahan Prabowo sudah berada di jalur yang benar menuju transformasi ekonomi nasional.
“Dengan disiplin fiskal, industrialisasi hijau, dan pemerataan digital, Indonesia sedang menyiapkan diri menjadi kekuatan ekonomi baru dunia menuju visi Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
