WHO Peringatkan Kasus HIV Naik Tajam di Filipina, Fiji, Papua Nugini

Dalam pertemuan yang digelar di Fiji pada Rabu (22/10), yang mempertemukan para menteri kesehatan dari 38 negara dan area di Kawasan Pasifik Barat serta masyarakat sipil dan mitra-mitra pembangunan, WHO dan UNAIDS Asia-Pasifik berkumpul untuk menghadapi krisis HIV di kawasan tersebut di tengah meningkatnya epidemi nasional dan mencari solusi untuk mempercepat progres dalam upaya pencegahan HIV.

Di Fiji, disebutkan dalam pertemuan itu bahwa infeksi baru telah meningkat 10 kali lipat selama satu dekade terakhir, termasuk lonjakan besar pada 2024.

Penggunaan obat-obatan terlarang via suntikan telah diidentifikasi sebagai faktor utama, dengan potensi penyebaran infeksi ke negara-negara kepulauan Pasifik lainnya.

Menurut pertemuan tersebut, dari 2010 hingga 2024, kasus infeksi baru meningkat sekitar enam kali lipat di Filipina, dengan pria muda yang berhubungan intim dengan sesama pria menjadi yang paling terdampak.

Pada Juni tahun ini, pemerintah Papua Nugini menyatakan HIV sebagai krisis nasional untuk merespons meningkatnya kasus infeksi di kalangan perempuan usia subur dan anak-anak.

"Selain kesenjangan dalam upaya pencegahan, respons di negara-negara ini, seperti di banyak wilayah di kawasan ini, telah dirusak oleh diagnosis yang terlambat dan cakupan serta akses pengobatan yang tidak memadai," kata WHO dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di situs webnya.

"HIV belum 'berakhir' sebagaimana ditunjukkan dengan jelas oleh situasi di Pasifik Barat," tutur Saia Ma'u Piukala, direktur regional WHO untuk Pasifik Barat, seraya menekankan perlunya pendekatan strategis dan terarah untuk pencegahan, pengujian, dan pengobatan yang disesuaikan dengan wabah-wabah spesifik dan populasi yang terdampak.

"Memasuki lebih dari 40 tahun respons global terhadap HIV, kita tahu apa yang perlu kita lakukan," imbuhnya. "Inilah saatnya untuk bertindak, segera dan bersama-sama. Berpuas diri bukanlah pilihan. Tidak ada waktu yang boleh terbuang," kata Piukala.

Eamonn Murphy, direktur regional UNAIDS Asia-Pasifik, Eropa Timur, dan Asia Tengah, menyuarakan pentingnya respons segera yang lebih efektif terhadap krisis ini.

"Investasi yang kita lakukan dalam layanan HIV bagi populasi yang paling terpinggirkan pada akhirnya juga menjamin kesehatan masyarakat yang lebih luas," kata Murphy, seraya menekankan perlunya tekad politik dan tanggung jawab bersama untuk mengarahkan investasi pada intervensi yang tepat bagi orang yang tepat di lokasi yang tepat.

"Perundingan tentang hak semua orang atas kesehatan, martabat, dan kehidupan yang bebas dari stigma dan diskriminasi juga diperlukan," tambahnya.

Pertemuan tersebut memuji Australia, Kamboja, Malaysia, Selandia Baru, dan Vietnam karena telah mengambil langkah-langkah mendesak, termasuk menyerukan keadaan darurat kesehatan masyarakat dan menerapkan strategi baru untuk memerangi penyebarannya.

Menurut pertemuan tersebut, negara-negara itu telah menunjukkan bahwa hasil yang solid tercapai ketika program HIV menggabungkan strategi pencegahan berbasis bukti dengan akses universal ke pengobatan antiretroviral.

Pertemuan diakhiri dengan seruan untuk bertindak agar HIV tetap menjadi prioritas dalam agenda nasional melalui tekad politik, memperluas pengurangan dampak buruk bagi pengguna obat suntik, memastikan diagnosis dini dan pengobatan.

Selain itu HIV disertakan dalam perawatan kesehatan primer, dan mendanai respons berdasarkan cakupan kesehatan universal, mengatasi stigma dan diskriminasi yang masih menjadi hambatan signifikan terhadap pengujian, serta akses ke layanan-layanan penting dan kepatuhan terhadap pengobatan.