Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Norwegia Andreas Motzfeldt Kravik menyoroti peran penting dari keterlibatan perempuan dalam misi dan perjanjian perdamaian dunia.
“Agar perjanjian perdamaian bisa berkelanjutan dan memiliki kredibilitas, perempuan harus dilibatkan dalam pembicaraan. Perempuan juga perlu menjadi bagian dari delegasi yang mencari perdamaian,” kata Wamenlu Kravik ditemui usai acara Simposium ASEAN Institute for Peace and Reconciliation(ASEAN-IPR) di Jakarta, Selasa.
Kravik menuturkan bahwa perwakilan perempuan yang berperan aktif dalam mencari perdamaian, merupakan bagian penting dari strategi nasional negaranya. Komitmen tersebut salah satunya tercermin dalam Rencana Aksi Nasional kelima mengenai perempuan, perdamaian, dan keamanan.
Dia menjelaskan bahwa sebuah perjanjian perdamaian, yang memiliki kredibilitas dan legitimasi, harus dianggap sah oleh masyarakat yang terdampak.
Dan tentu saja, perempuan adalah bagian dari komunitas yang sering kali menderita akibat konflik sehingga upaya perdamaian dan rekonsiliasi efektif, perempuan harus dilibatkan sebagai bagian dari solusi, kata Kravik.
Pejabat Norwegia tersebut turut mengapresiasi upaya yang dilakukan ASEAN untuk mendukung peranan perempuan dalam perjanjian perdamaian melalui Lembaga ASEAN untuk Perdamaian dan Rekonsiliasi ASEAN-IPR.
“Saya sangat terkesan dengan semua yang dilakukan negara-negara ASEAN dalam hal perempuan, perdamaian, dan keamanan, serta bergerak maju dengan keterlibatan yang diarahkan pada pencapaian perdamaian dan rekonsiliasi, baik antarnegara maupun antara negara dan pemangku kepentingan non-negara,” ucapnya.
Lebih lanjut Kravik mengakui bahwa terdapat tantangan dalam membangun kapasitas bagi perempuan di ASEAN, terutama akibat adanya keterbatasan dana dan prioritas lain yang juga membutuhkan pendanaan. Namun, dia menekankan bahwa keterlibatan perempuan dalam perdamaian ini harus menjadi prioritas.
Terkait Indonesia, dia bahkan menilai bahwa jika pemerintah Indonesia ingin mencapai target pertumbuhan sebesar 8 persen, perempuan harus menjadi bagian dari solusi.
“Hak asasi manusia dan supremasi hukum harus didukung. Bukan hanya karena itu hal yang benar, tetapi karena itulah cara yang tepat untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, dan itulah cara untuk menumbuhkan ekonomi Anda,” ujar dia.
Adapun Norwegia telah mendukung sejumlah inisiatif di ASEAN dalam perdamaian dan rekonsiliasi, termasuk Program ASEAN-IPR tentang Perempuan dalam Proses Perdamaian, yang bertujuan untuk menghimpun pengalaman masa kini dan masa lalu tentang partisipasi perempuan dalam penciptaan dan pembangunan perdamaian di semua Negara Anggota ASEAN (AMS).
Selama bertahun-tahun, Norwegia telah aktif dalam beberapa upaya perdamaian dan rekonsiliasi di Asia Tenggara, termasuk di Filipina, Myanmar, dan Indonesia, yakni di Aceh.
Upata Norwegia dalam perdamaian dan rekonsiliasi berputar di sekitar nilai-nilai kepemilikan para pihak, inklusivitas, imparsialitas, dan kolaborasi di antara para pihak terkait.
Baca juga: PMPP: Anggota militer perempuan bisa berkontribusi pembangunan militer
Baca juga: KemenPPPA dorong peran perempuan wujudkan perdamaian dan keamanan
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025
