Palu (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai masyarakat menjadi kelompok yang paling rentan dalam lingkaran industri ekstraktif pengelolaan sumber daya alam.
"Alam dikeruk, rakyat dimiskinkan," kata Perwakilan Walhi Sulawesi Tengah (Sulteng) Solika di Palu, Senin.
Walhi saat ini menyoroti eskalasi kerusakan lingkungan yang terjadi di sejumlah kawasan di Sulteng, antara lain Kabupaten Banggai, Poso, Morowali, Morowali Utara, dan Parigi Moutong.
Sorotan itu sekaligus memperingati Hari Keadilan Ekologis, bersama sejumlah jaringan organisasi sipil di Sulteng.
Baca juga: Walhi desak pemerintah moratorium izin lepas hutan-industri ekstraktif
Hari Keadilan Ekologis lahir dari Deklarasi Sumba pada 20 September 2025. Pihaknya menilai masyarakat senantiasa menjadi kelompok paling terdampak ketika terjadi bencana ekologis, seperti banjir, longsor, dan kebakaran, yang dipicu oleh eksploitasi sumber daya alam secara masif.
Dalam pernyataan sikapnya, Walhi Sulteng bersama jaringan mendesak pemerintah untuk segera menghentikan ekspansi industri ekstraktif yang dinilai merampas ruang hidup masyarakat.
Selain itu memulihkan kawasan yang telah rusak serta melindungi hak-hak masyarakat adat dan wilayah kelola rakyat. Pihaknya juga menuntut penghentian kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Pihaknya mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin usaha bermasalah, perlindungan keanekaragaman hayati, penegakan keadilan gender dalam pengelolaan sumber daya alam, serta arah pembangunan yang memprioritaskan keselamatan rakyat di atas kepentingan investasi.
Baca juga: BRIN soroti dampak negatif industri ekstraktif bagi masyarakat pulau
Perwakilan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHR) Sulteng Putri mengatakan perlindungan terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat merupakan amanat konstitusi yang wajib dijalankan oleh negara.
Menurutnya, negara harus hadir memastikan masyarakat tidak terus-menerus dirugikan akibat aktivitas eksploitasi dan krisis iklim.
Perwakilan masyarakat dari berbagai kabupaten di Sulteng menyuarakan penolakan dan keluhan terkait dampak proyek pembangunan. Dari Kabupaten Tojo Una-Una, perwakilan komunitas lokal, Yadi, menyoroti rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Ulubongka yang akan membendung Sungai Bongka.
Pembangunan tersebut dinilai mengancam ekosistem sungai yang menjadi habitat ikan nike (duo), sekaligus sumber mata pencaharian warga.
Baca juga: Transformasi industri tambang di era keberlanjutan
Pewarta: Fauzi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
