Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) menjadi upaya untuk memastikan pembangunan nasional berkelanjutan, konsisten, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Eddy juga menilai bahwa PPHN menjadi jawaban atas kekhawatiran publik terhadap arah pembangunan nasional yang sering kali terputus akibat pergantian pemerintahan.
“Setiap pemerintahan memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Tanpa pedoman bersama yang mengikat secara konstitusional dan kesinambungan, pembangunan sulit terjamin. PPHN hadir untuk menjadi peta jalan yang menyatukan arah pembangunan lintas periode,” katanya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.
Hal itu disampaikan Eddy dalam Rakernas Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, pada Sabtu (18/10).
Eddy menyebut, negara-negara lain seperti Singapura, Qatar, dan Tiongkok telah memiliki perencanaan jangka panjang lintas generasi.
“Indonesia memerlukan hal serupa agar pembangunan tidak berganti-ganti atau bahkan berhenti di tengah jalan,” katanya.
Dia pun memastikan bahwa PPHN tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah dalam menyusun blueprint (cetak biru) pembangunan, tetapi justru memberikan kerangka nilai dan arah jangka panjang yang berkesinambungan.
“PPHN diharapkan dapat mengintegrasikan dimensi pembangunan manusia dan karakter bangsa, kelembagaan sosial-politik dan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan dalam sebuah arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan,” katanya.
Eddy selaku Wakil Ketua MPR RI juga menegaskan bahwa MPR RI periode 2024–2029 berkomitmen terbuka terhadap berbagai pandangan dan masukan dari masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan.
Dia mengungkapkan pula bahwa telah melakukan pertemuan khusus dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir untuk memperkaya perspektif dalam merumuskan arah pembangunan nasional.
“Kami berharap melalui forum-forum seperti Rakernas Forum PTMA ini lahir gagasan terbaik untuk menata sistem konstitusi kita dan meningkatkan kualitas demokrasi demi Indonesia yang berkemajuan,” ujarnya.
Baca juga: Waka MPR dorong perbaikan tata kelola sampah cegah banjir terulang
Baca juga: Waka MPR dorong pelibatan kampus dalam pengambilan kebijakan publik
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
