Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung berharap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak menjadi polisi Pancasila, tetapi menjadi lembaga yang berperan untuk membentuk karakter bangsa yang Pancasilais.
"Jadi bukan kami harapkan BPIP ini tinggi-tinggi, menjadi bahkan mengawasi kebijakan-kebijakan negara ini, ini namanya polisi Pancasila. Kita enggak perlu polisi Pancasila. Kita perlu membentuk karakter bangsa kita sejak lahirnya sehingga dia rutin menjadi manusia Pancasila," kata Martin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan sejumlah narasumber tentang penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BPIP.
Menurut dia, BPIP berperan untuk membantu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila secara rutin dalam kehidupan berbangsa masyarakat Indonesia sejak usia dini guna menciptakan ekosistem Pancasila di tanah air.
"Enggak bisa dicekoki, dia harus lahir sebagai manusia Pancasila. Bagaimana lahir sebagai manusia Pancasila? Berarti dia lahir dalam kalau di ekonomi punya ekosistem; satu, ekosistem Pancasila. Nah, ini yang harus kita ciptakan," ucapnya.
Untuk itu, dia menyebut tidak bermimpi agar BPIP menjadi lembaga yang berkedudukan tinggi serta dibebani dengan berbagai peran dan tugas, melainkan berfokus untuk mengupayakan agar nilai-nilai Pancasila betul-betul terinternalisasi secara organis di tengah masyarakat Indonesia.
"Saya sebetulnya tidak memimpikan BPIP ini sebagai satu lembaga yang ngomongin macam-macam gitu, enggak, karena menurut saya itu juga tidak akan efektif, dia tidak akan berkonsentrasi," ujarnya.
Dia lantas melanjutkan, "Untuk menginternalisasikan Pancasila saya hanya bermimpi BPIP ini dia punya modul, dia punya strategi bagaimana manusia begitu lahir di bumi Indonesia ini, dia lahir dalam ekosistem Pancasila."
Dia pun menolak untuk menumpukan semua beban dan peran dalam menjaga nilai-nilai Pancasila kepada BPIP sebab hal tersebut sedianya merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa.
"Saya pikir terlalu berlebihan kalau kita letakkan mimpinya kepada BPIP. BPIP ini kalau menurut saya tidak punya tanggung jawab mempancasilakan kita semua. Mempancasilakan kita semua, tanggung jawab kita semua, baik pemimpin-pemimpin yang ada di lembaga formal, elit-elit bangsa ini, maupun juga pemimpin-pemimpin yang non-formal," tuturnya.
Dia lantas melanjutkan, "Yang informal juga bertanggung jawab apakah misalnya itu lembaga-lembaga keagamaan, juga lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi ini menurut saya kealpaan kita semua kalau itu diletakkan tanggung jawabnya kepada BPIP."
RDPU tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber dan pakar yaitu, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Wahyudi, Guru besar filsafat moral Franz Magnis Suseno, Wakil Ketua Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI Dossy Iskandar Prasetyo, hingga Mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Aster Kasad) Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
