Jakarta (ANTARA) - Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Agama terus melakukan transformasi di berbagai sektor layanan, baik sisi keagamaan maupun pendidikan, yang muaranya menyajikan kemudahan akses bagi masyarakat di berbagai belahan negeri.
Pada awal Oktober 2024, saat Yaqut Cholil Qoumas berada di ujung perjalanannya sebagai Menteri Agama, ia menyampaikan sejumlah catatan yang dianggap telah berhasil dibangun oleh Kementerian Agama dalam satu dekade terakhir.
Pusaka SuperApps (pusat layanan keagamaan), misalnya. Kementerian Agama telah mengembangkan sebuah rumah besar yang saling terhubung dalam aplikasi telepon pintar. Seluruh layanan Kemenag, baik pendidikan maupun keagamaan, telah terhubung satu sama lain.
Berbeda apabila dibandingkan sebelum-sebelumnya, tiap-tiap direktorat memiliki aplikasi masing-masing. Kini seluruh layanan ada dalam satu rumah besar yang disebut Pusaka SuperApps. Masyarakat bisa memantau perkembangan haji, daftar nikah, perpustakaan, hingga info beasiswa dalam satu aplikasi Pusaka.
Pusaka SuperApps ini menjadi bagian dari transformasi digital layanan di Kementerian Agama. Selain Pusaka, Kemenag juga telah meluncurkan platform Massive Open Online Course (MOOC).
Platform ini memudahkan pelatihan secara dalam jaringan (daring) atau jarak jauh yang mampu menjangkau hingga puluhan ribu orang dalam satu kali pertemuan. MOOC dikembangkan untuk menggantikan pelatihan-pelatihan tatap muka.
Tentu dengan penggunaan ini membuat Kemenag bisa menghemat hingga ratusan miliar rupiah, ketimbang hadir secara tatap muka. Para ASN, penghulu, hingga guru-guru tak perlu lagi datang ke suatu tempat untuk mengikuti pelatihan, hanya cukup menggunakan gawai di manapun mereka berada.
Transformasi lainnya adalah revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA). Sebanyak 1.206 Kantor Urusan Agama (KUA) telah dilakukan revitalisasi. Selain sarana prasarana yang semakin memadai, layanan KUA ditopang proses digitalisasi dan sistem online.
Hal yang patut digarisbawahi bahwa KUA tak akan lagi melayani pencatatan pernikahan semata, tapi juga berperan dalam peningkatan kualitas kehidupan seluruh umat beragama.
KUA memberikan ruang untuk menyelenggarakan layanan keagamaan lintas agama dan lintas satuan kerja di Kementerian Agama. KUA dapat berfungsi di bawah penugasan Menteri Agama, melayani berbagai bidang, seperti pendidikan Islam, penyelenggaraan haji dan umrah, hingga layanan Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Selain itu, KUA akan berperan dalam menjaga ketahanan ekonomi umat melalui program pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan ketahanan masyarakat dengan sistem peringatan dini. KUA akan menjadi rumah bagi semua agama.
Untuk penguatan ekonomi, Kemenag menggulirkan program Kemandirian Pesantren. Saat ini ada 3.600 pesantren binaan yang telah menghasilkan 432 badan usaha milik pesantren. Langkah ini menjadi titik awal pesantren akan semakin berdaya dengan berbagai macam potensi yang melingkupinya.
Selain itu, penyelenggaraan haji juga telah menemukan peta jalannya sendiri. Kemenag telah meletakkan fondasi yang nantinya tinggal diperkuat oleh Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang dibentuk pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kemenag menerapkan skema Murur, misalnya, yakni pergerakan jamaah dari Arafah menuju Muzdalifah, dengan cara melintas tanpa turun. Jamaah lanjut usia dan risiko tinggi langsung menuju ke Mina, untuk persiapan lempar jumrah.
Kemudian peluncuran aplikasi "Kawal Haji" yang memberi ruang bagi jamaah dan keluarga, bahkan masyarakat umum, untuk menyampaikan keluhan dan aduan jika mengalami masalah. Hasilnya, beragam masalah lebih cepat teridentifikasi dan tertangani.
Inovasi lain, perihal penggunaan international patient summary (IPS) atau riwayat kesehatan jamaah haji pada kartu jamaah haji. IPS berisi resume kesehatan jamaah dari sisi demografi, alergi/intoleransi, pengobatan, penyakit, dan imunisasi/vaksinasi.
Dengan informasi ini, layanan kesehatan di Arab Saudi dapat memberikan tindakan medis yang lebih tepat dan terukur. Layanan ini atas hasil kolaborasi Kemenag dengan Kementerian Kesehatan.
Sejumlah transformasi layanan tersebut pada akhirnya tinggal diperkuat oleh Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal) yang kini memegang kendali Kementerian Agama untuk lima tahun ke depan.
Transisi Pemerintahan
Usai berakhirnya masa kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, estafet Kemenag dilanjutkan oleh Nasaruddin Umar. Banyak pihak yang menilai bahwa Nasaruddin Umar merupakan orang yang cocok memimpin Kementerian Agama.
Nasaruddin dianggap sebagai orang yang lurus dan tidak memiliki ambisi apapun ketika memikul sebuah jabatan. Kendati belum memetakan program prioritas dalam lima tahun ke depan, Nasaruddin seolah menjawab keyakinan masyarakat, bahwa dia akan melakukan "bersih-bersih" di Kementerian Agama.
Di awal kepemimpinannya, Nasaruddin langsung menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan untuk memantau setiap kinerja jajarannya agar mereka tak "bermain-main" dalam melayani umat.
Ia membatasi setiap perjalanan dinas yang tidak efektif, dan meminta jajarannya untuk memaksimalkan teknologi informasi. Nasaruddin tidak ingin transformasi digital yang telah dibangun hanya menjadi jargon semata, namun mesti jadi gaya hidup jajarannya.
Nasaruddin mengklaim sejak ia memimpin Kemenag sekitar satu bulan, sekitar 50 persen anggaran perjalanan dinas berhasil ditekan. Tentu efesiensi ini seperti diamanatkan Prabowo Subianto.
Meski mengurusi layanan keagamaan dan pendidikan bukanlah hal yang mudah, tapi setidaknya Kemenag pada masa kepemimpinan Nasaruddin akan terasa lebih ringan. Hal tersebut ditandai dengan berpisahnya layanan haji dan urusan halal.
Penyelenggaraan ibadah haji akan dipegang oleh Badan Penyelenggara Haji. Sementara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memisahkan diri tidak lagi di bawah kewenangan Kementerian Agama.
Kendati berpisah, pengelolaan haji ini baru akan sepenuhnya ditangani Badan Penyelenggara Haji (BPH) pada 2026. Untuk tahun 2025, Kemenag masih menjadi operator serta regulator, sementara BPH bertugas monitoring mengingat penyelenggaraan ibadah haji begitu kompleks.
Dengan pemisahan ini, Kementerian Agama justru diuntungkan karena bisa lebih fokus mengurusi layanan-layanan keumatan dan pendidikan keagamaan yang juga menyita banyak energi. Meskipun demikian, masyarakat tetap menunggu gebrakan-gebrakan lainnya yang akan ditelurkan Nasaruddin Umar.
Sementara di sisi lain, Nasaruddin menilai keberhasilan kementerian yang dipimpinnya, tidak hanya diukur dari sisi administratif pelaksanaan program. Lebih dari itu, keberhasilan Kemenag tampak dari dampak setiap program terhadap peningkatan kualitas kehidupan keagamaan masyarakat.
"Tolok ukurnya adalah seberapa dekat umat dengan agamanya. Jika umat semakin berjarak dari agama, berarti Kemenag gagal. Sebaliknya, jika umat semakin dekat, itu tanda keberhasilan kami," ujar Nasaruddin.
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024
